Soal Pemekaran Bogor dan Bekasi, Kemendagri: Masih Sebatas Wacana
- VIVAnews/M Ali Wafa
VIVA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan, isu mengenai pembentukan provinsi Bogor Raya dan bergabungnya Kota Bekasi ke Jakarta masih sebatas wacana.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengatakan, sah-sah saja ada pihak yang memiliki gagasan atau mewacanakan penggabungan atau pemekaran wilayah. Namun, gagasan itu akan dinilai oleh masyarakat apakah layak direalisasikan atau tidak.
“Kita tidak bisa melarang orang berwacana. Cuma saya katakan gagasan dan diskursus itu akan dilihat masyarakat,” ujarnya saat VIVAnews berkunjung ke kantornya, Rabu, 21 Agustus 2019.
Selain itu, penggabungan atau pemekaran wilayah dalam perspektif otonomi daerah juga harus dilihat tujuannya. “Ingat tujuan otonomi daerah itu tiga, membangun kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayan publik dan meningkatkan daya saing daerah,” ujarnya menambahkan.
Menurut dia, untuk melakukan pemekaran atau penggabungan wilayah bukan sesuatu yang gampang. Karena ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Selain itu juga harus sesuai dengan regulasi. Dalam UU, nantinya daerah itu tidak langsung otonom, tapi jadi administratif dahulu.
“Saya khawatir gagasan ini akan jadi cibiran orang,” ujarnya.
Jakarta Tenggara
Wacana pemekaran wilayah Bogor dan penggabungan Kota Bekasi menjadi perbincangan yang hangat dalam sepekan terakhir. Saat berkunjung ke kantor VIVANews di Pulogadung, Jakarta Timur, Wali Kota Bekasi Rahmat Efendi mengatakan, bahwa wacana pemekaran wilayah diawali dengan gagasan Wali Kota Bogor, Bima Arya, membentuk Provinsi Bogor Raya.
Menurut dia, pemekaran wilayah harus memiliki akselerasi sebuah pembangunan untuk meningkatkan sebuah proses peradaban. Selain itu, Rahmat Effendi juga melihat faktor proses lonjakan pembangunan. Karena menurut dia, dilihat dari dari aspek fiskal, dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi, Kota Bekasi sudah jauh meninggalkan kota-kota lain di Jawa Barat.
"Laju pertumbuhan ekonominya paling tinggi. Kemampuan fiskalnya terbesar subsidi ke Jawa Barat," katanya.
Dia juga memaparkan mengenai sejarah terbentuknya Bekasi. Juga saat pemekaran dari kabupaten ke kota. Selama 21 tahun, Kota Bekasi ternyata telah memiliki prospek pembangunan yang jauh melampaui Kabupaten Bekasi sebagai induknya.
"Jauh melampaui kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. APBD kita sudah hampir Rp7,3 triliun. Subsidi terbesar dana perimbangan, kalau macet di Kota Bekasi karena pajaknya nomor satu di Jawa Barat. Kita kirim ke Jawa Barat," katanya.
Dengan kondisi yang ada saat ini, secara pribadi Rahmat Effendi lebih memilih bergabung dengan Jakarta. Meski juga ada pemikiran kalau Bekasi membentuk provinsi sendiri. Sejumlah nama bahkan telah diperbincangkan oleh masyarakat, seperti Jakarta Tenggara.
Tapi, dia mengaku tak memiliki kapasitas untuk menyatakan Kota Bekasi harus mendirikan provinsi baru atau bergabung dengan DKI Jakarta. Menurutnya, biarkan wacana ini berkembang melalui kajian-kajian yang pada akhirnya akan dapat mensejahterakan masyarakat Bekasi.
