Jokowi: Pemerintah akan Jaga Kehormatan Pace dan Mace di Papua
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Presiden Joko Widodo menyampaikan imbauan khusus untuk menenangkan masyarakat di Papua, khususnya Papua Barat. Semenjak Senin pagi, 19 Agustus 2019, situasi di Manokwari dan Sorong, memanas.
Dipicu ketersinggungan atas peristiwa yang menimpa mahasiswa di Surabaya dan Malang, Jawa Timur. Presiden Jokowi berharap agar semua pihak terkait saling memaafkan walaupun ia memaklumi kemarahan warga Papua.
Bahkan, Jokowi yang memang dikenal sangat dekat dengan Papua semenjak menjadi Presiden RI pada 2014 lalu, menyapa mereka dengan sebutan khas wilayah ujung timur NKRI itu.
"Pace Mace, Mama Mama di Papua, di Papua Barat, saya tahu ada ketersinggungan. Oleh sebab itu sebagai saudara sebangsa dan setanah air yang paling baik adalah saling memaafkan," imbau Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin sore.
Bagi masyarakat Papua, panggilan Pace dan Mace sudah sangat familiar. Meskipun ada beberapa versi sejarahnya dari mana istilah itu berasal, namun sebutan itu diyakini lahir dari warisan nenek moyang Papua.
Pace Mace diyakini sebagai panggilan keakraban, yang menunjukkan rasa persaudaraan, seperti di Jawa memanggil Mas dan Mbak. Sementara Mama-Mama juga identik dengan Papua. Bahkan, pemerintah membangun khusus pasar untuk Mama-Mama ini di Jayapura.
Jokowi memahami, ketersinggungan yang membuat masyarakat Papua terutama Papua Barat, marah. Hingga melakukan aksi massa, yang berjung pada pengrusakan sejumlah fasilitas umum.
"Emosi itu boleh tapi memaafkan itu lebih baik," imbau Jokowi.
Sebagai Kepala Negara, ia juga menegaskan komitmennya dalam membangun Papua ke depan. Tercatat, sudah 11 kali Jokowi mengunjungi Papua. Bahkan sampai ke pelosok.
"Yakinlah bahwa pemerintah akan terus menjaga kehormatan dan kesejahteraan Pace Mace, Mama-Mama yang ada di Papua dan Papua Barat," lanjut Jokowi. (ase)
KPU Persilakan Jokowi Jadi Juru Kampanye Ahmad Luthfi-Taj Yasin: Sudah Jadi Masyarakat Sipil
Ketua KPU Jateng, Handi Tri Ujiono mengaku jika mantan pejabat atau penyelenggara boleh melakukan dukungan politik.
