Defisit APBN Dirancang Terus Mengecil, Surplus Tergantung Kondisi
- VIVAnews/Fikri Halim
VIVA – Kementerian Keuangan terus merancang defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengecil. Pada 2020, APBN dirancang mengalami defisit sebesar 1,76 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih kecil dari target 2018 sebesar 2,19 persen dan target 2019 sebesar 1,84 persen.
Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah belum merencanakan defisit anggaran yang terus ditargetkan mengecil itu bisa mengalami surplus ke depannya. Itu karena APBN sangat tergantung dengan perkembangan ekonomi global secara keseluruhan.
"Kalau mengelola APBN kita tidak melakukan proyeksi seperti itu. Tapi yang diperhatikan dan terus-menerus dikelola bagaimana perekonomian yang sangat menentukan penerimaan dari perpajakan dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)," kata Sri di kantornya, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2019.
Dia mencontohkan, penerimaan negara seperti perpajakan dan PNBP itu masih didominasi perkembangan harga komoditas global, karena kinerja perdagangan Indonesia ataupun ekspor masih didominasi barang komoditas. Ketika harga komoditas alami perubahan, tentunya akan mengubah penerimaan negara.
"Karena itu sesuatu yang dinamis, seperti penerimaan pajak dari ekonomi yang berbasis komoditas ditentukan nilai kurs, harga komoditas, situasi perdagangan internasional dan pengaruhi APBN baik penerimaan pajak maupun bukan pajak," tutur dia.
Dengan begitu, dia menegaskan, yang menjadi acuannya untuk menciptakan APBN yang kredibel adalah dengan mengelola dinamika tersebut. Jika harga-harga komoditas maupun nilai tukar rupiah mengalami gejolak, APBN akan diarahkan sebagai instrumen yang memberikan insentif perekonomian, sehingga belanja akan lebih besar dari penerimaan negara.
Sebaliknya, jika perekonomian Indonesia terus mengalami penguatan yang signifikan, begitu juga perekonomian global, APBN akan diarahkan untuk meredam perkembangan tersebut supaya tidak over heating. Caranya dengan mengakselerasi penerimaan negara, baik melalui instrumen pajak ataupun bea dan cukai.
"Jadi mengelola APBN ada dinamika yang harus kita kelola terus-menerus. Di sisi lain fokus kita tidak hanya mengelola APBN tapi mengelola ekonomi, jadi bagaimana APBN tetap jadi katalis dorong ekonomi. Kalau saat ini temanya SDM unggul, bagaimana APBN bisa mendorong SDM unggul," ujar dia.
Impor Susu Bebas Pajak, Kemenkeu Beri Penjelasan
Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyebut, Australia dan Selandia Baru menjadi negara pengekspor susu terbanyak ke Indonesia.
