India Batasi Pergerakan Warga Kashmir

VIVA – Pihak berwenang di Kashmir yang dikelola otoritas India kembali memberlakukan pembatasan pergerakan publik setelah unjuk rasa yang memprotes keputusan Delhi untuk menangguhkan status otonomi daerah Kashmir berujung bentrok.

Akhir pekan kemarin demonstran berkumpul dalam jumlah besar di beberapa wilayah Kashmir dan melempari batu. Hal itu kemudian direspons dengan penembakan gas air mata oleh pasukan keamanan untuk membubarkan massa.

Juru bicara pemerintah India, Rohit Kansal mengatakan, tujuh warga sipil terluka dalam bentrokan tersebut. Otoritas berwenang juga langsung memerintahkan warga Kashmir untuk kembali ke rumah mereka masing-masing dan mengumumkan kembali pemberlakuan Pasal 144. 

Dilansir dari Independent, Senin 19 Agustus 2019, di bawah pasal pemberlakuan tersebut, warga tidak diizinkan berkumpul dalam jumlah lebih dari empat orang.

"Kami telah dikurung di dalam rumah kami setelah pengerahan polisi India secara besar-besaran di daerah kami. Nampaknya seluruh militer India datang ke Kashmir untuk mengendalikan wilayah ini," kata Shahid Mehraj, warga dari Pattan di Kashmir bagian utara yang wilayahnya dekat dengan garis perbatasan Pakistan.

Pembatasan ketat terhadap pergerakan publik menimbulkan suasana tenang namun tidak nyaman di Kashmir karena orang-orang dipaksa untuk tinggal di dalam ruangan.

Pada 5 Agustus lalu, New Delhi memutuskan untuk menangguhkan otonomi daerah Kashmir dan memberikan pelonggaran pembatasan. Namun warga di Kashmir memandang pelonggaran pembatasan itu merupakan upaya pemerintah India untuk menghadirkan gambaran palsu, bahwa situasi sudah kembali tertib.

"India mencoba untuk menggambarkan situasi normal di wilayah yang sebenarnya sedang bergolak. Tetapi kita harus bangkit untuk memprotes serangan terhadap identitas, budaya, kepercayaan dan tanah kita," kata Shahnawaz Hussain yang tinggal di Srinaga yakni kota terbesar di Kashmir.

Sebelumnya pihak berwenang sudah mencabut pembatasan pergerakan publik di 35 zona yuridiksi polisi. Namun karena protes berujung bentrok, otoritas India di Kashmir kembali memberlakukan pembatasan. Otoritas setempat belum mengatakan kapan akan mengembalikan layanan telepon seluler yang ditangguhkan sejak 14 hari yang lalu, sebagai bagian dari pembatasan komunikasi.

Pihak berwenang mengaku telah memulai pemulihan bertahap terhadap komunikasi darat dan bahwa 23.000 telepon telah berfungsi di seluruh Kashmir pada tahap pertama.

Awal pekan ini, 400 bilik telepon telah didirikan untuk membantu orang terhubung dengan bagian lain India. Namun muncul keluhan bahwa pemerintah hanya memberikan sedikit informasi tentang lokasi ratusan telepon umum tersebut.
 

Halaman Selanjutnya

"India mencoba untuk menggambarkan situasi normal di wilayah yang sebenarnya sedang bergolak. Tetapi kita harus bangkit untuk memprotes serangan terhadap identitas, budaya, kepercayaan dan tanah kita," kata Shahnawaz Hussain yang tinggal di Srinaga yakni kota terbesar di Kashmir.