Jokowi: Ibu Kota Baru RI Tak Bergantung pada Energi Fosil
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA – Presiden Joko Widodo mengungkapkan, persiapan pemindahan Ibu Kota baru dari Jakarta ke Kalimantan merupakan salah satu upaya mengurangi ketimpangan antar wilayah yang terjadi saat ini. Belanja negara pun pada 2020 sudah mulai difokuskan ke arah tersebut.
Jokowi saat menyampaikan nota keuangan RAPBN 2020 di Gedung DPR, Jumat 16 Agustus 2019, mengatakan, selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Ini membuat Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa.
"Apabila kita membiarkan hal ini berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah," ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan, ibu kota baru nantinya dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa. Konsep yang diusung pun modern, smart, and green city yang memakai energi baru dan terbarukan.
"Tidak bergantung kepada energi fosil," tegasnya.
Jokowi pun memastikan meskipun tetap menggunakan APBN, porsinya akan ditekan sekecil-kecilnya. Sehingga tidak membebani anggaran pemerintah.
"Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN. Kita dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)," tegasnya.
Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya langsung mendorong pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi untuk menyusun draf Rancangan Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota. Setelah dilontarkan Jokowi dalam forum resmi di sidang tahunan paripurna DPR/DPD, hari ini, usulan itu disebut bukan lagi sekedar wacana.
"Yang pertama kita dorong melakukan FS (studi kelayakan) secepatnya. Dan itu harus dimasukin RAPBN 2020. Pada saat yang sama juga menyiapkan RUU Pemindahan Ibu Kota, biar lima tahun ini selesai," kata Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.
Said menuturkan Jokowi sudah amat serius memindahkan Ibu Kota dari Jakarta. DPR pun, kata dia, siap membantu pemindahan lokasi pusat pemerintahan baru jika benar-benar terealisasi.
Sebab, jika rampung dalam lima tahun, Jokowi juga telah menyiapkan semacam pondasi mengenai Ibu Kota baru yang disebut berada di Provinsi Kalimantan.
"Biar lima tahun ini selesai. Jangan sampai Presiden jokowi menyisakan pekerjaan. Nanti presiden selanjutnya disiapkan semacam kursi manis," kata dia terkait rencana ibu kota baru RI tersebut. (ren)
