Tak Ada Kompromi untuk Aparat yang Ingkari Pancasila
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA – Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya di sidang DPR menyinggung aparat negara yang tak sejalan dengan Pancasila. Dia menegaskan, peningkatan kualitas dan budaya aparat harus diubah.
Aparat negara yang dimaksud adalah birokrat, TNI, Polri dan pejabat BUMN. Belakangan ini memang santer isu yang beredar bahwa radikalisme telah merasuk ke sejumlah lembaga negara termasuk perguruan tinggi.
"Harus segera berubah. Kita tidak kompromi aparat yang mengingkari Pancasila," ujarnya dalam sidang tahunan bersama DPD RI-DPR RI, Jumat 16 Agustus 2019.
Bukan hanya itu, Jokowi juga menegaskan agar seluruh kualitas pelayanan aparat harus dirasakan oleh masyarakat bawah. "Kita tidak kompromi aparat yang tidak melayani yang tidak turun ke bawah," katanya.
Sebaliknya, lanjut Jokowi, pihaknya akan mencari dan memberikan apresiasi kepada para aparatur negara yang menebarkan optimisme kepada rakyat. "Yang sepenuh hati melayani rakyat," katanya.
Di satu sisi, Jokowi menuturkan bahwa realisasi anggaran bukan diukur dari seberapa banyak anggaran yang telah dibelanjakan, tetapi diukur dari seberapa baik pelayanan dan kemudahan kepada masyarakat.
"Kemudian ukuran akuntabilitas pemerintahan jangan dilihat dari seberapa banyak formulir yang diisi dan dilaporkan, tetapi seberapa baik produk yang telah dihasilkan. Anggaran negara harus sepenuhnya didedikasikan untuk rakyat," ucapnya.
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
