Tengku Zul: Negeri Ini Tidak Jelas Arahnya, Dikritik Ngamuk
- VIVA/Facebook
VIVA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga marah-marah dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020. Salah satu yang disoroti adalah bidang kesehatan.Â
Menurut Jokowi, bidang kesehatan dianggarkan Rp75 triliun tapi baru keluar 1,53 persen. Untuk itu, ia memerintahkan segera dikeluarkan.Â
"Uang beredar ke masyarakat ke rem kesitu semua, segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran, sehingga men-trigger ekonomi. Pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialis, tenaga medis segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan, segera keluarkan. Ini sudah disediakan Rp 70 triliun," kata Jokowi.
Di samping itu, Jokowi menyebut situasi saat sekarang saat terjadi pandemi sudah semestinya diatasi dengan langkah-langkah yang luar biasa atau extraordinary. Jokowi bahkan mengultimatum akan reshuffle kabinet, bila itu dibutuhkan.
"Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan. Akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara. Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ucapnya.
Melihat kondisi Indonesia saat ini, banyak kritikan yang datang. Ada yang menilai negeri ini mulai tidak jelas, hal itu disoroti Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tengku Zulkarnain.
"Negeri ini tdk jelas arahnya. Mau dibilang negeri Agraris, Pertaniannya Jeblok, hampir semua bahan pangan dan sayuran, IMPOR.
Mau dibilang negeri Industri, hampir semua barang Industrinya IMPOR. Semua diobral ke Asing dgn harga murah.
Dikritik NGAMUK. Dibiarkan HANCUR. Oala...," tulis Tengku Zul di akun Twitternya dikutip VIVA, Sabtu 4 Juli 2020.
Baca juga:Â Salip Ekuador, Indonesia Naik ke Posisi 28 Kasus Corona di Dunia
Panja DPR dan Pemerintah Sepakati Biaya Haji 2025 Rp55,4 Juta Per Jemaah
Panitia Kerja (Panja) Haji DPR RI bersama pemerintah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) tahun 2025.
