VIDEO: Jokowi Ingatkan Kepala Daerah Tak Paksakan New Normal
- U-Report
VIVA – Presiden Joko Widodo meminta pemberlakuan fase kenormalan baru atau new normal tidak dipaksakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Presiden juga meminta agar dalam membuat kebijakan, data-data penelitian dan saran-saran dari para ilmuwan dipakai sebagai salah satu pertimbangan, agar kebijakan tersebut tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Presiden di hadapan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo serta wali kota dan bupati saat berkunjung ke Semarang, Jawa Tengah pada Selasa pagi 30 Juni 2020.
Jokowi meminta kepala daerah mendengar masukan para pakar epidemiologi dan peneliti sebelum memberlakukan normal baru. Presiden tidak ingin ekonomi berjalan, namun di satu sisi sektor kesehatan dalam kondisi kritis.
Baca juga: Viral Video Ahmad Dhani Sambangi Kantor Anies Diajak Keliling
Usai pengarahan penanganan COVID-19 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jokowi melanjutkan kunjungan kerjanya ke kabupaten Batang dan kabupaten Demak, Jawa Tengah.
"Tatanan baru new normal, harus dengan melalui tahapan-tahapan yang benar. Setiap kita membuat kebijakan, setiap membuat kebijakan betul-betul tolong yang namanya data sains itu dipakai," ungkap Jokowi di hadapan para Kepala Daerah se-Jawa Tengah seperti dilansir program Kabar Siang tvOne, Selasa 30 Juni 2020.
"Yang kedua, saran-saran dari para peneliti, para pakar juga dipakai. Sehingga dalam memutuskan itu betul-betul tepat sasaran," tambah Jokowi.
Baca juga: Kocak, Ekspresi Ibu Lihat Anaknya Makan Tanah
"Jangan sampai, kita berani membuka masuk ke new normal, tetapi keadaan datanya masih belum memungkinkan. Jangan dipaksa, sehingga tahapan-tahapan harus betul-betul disiapkan," jelas Jokowi.
"Ada yang pertama namanya prakondisi, lalu yang kedua waktunya kapan kita buka, waktunya harus tepat. Jangan sampai Rt-nya (effective reproduction number) masih tinggi di atas 1, R0-nya (basic reproduction number) masih tinggi, kita sudah berani buka. Hati-hati, jangan membuat kebijakan tanpa sebuah data sains yang jelas,” imbuhnya.
Selain itu, daerah juga perlu menentukan sektor mana yang akan diprioritaskan untuk dibuka, sehingga tidak semua sektor dibuka secara bersamaan. Kepala Negara juga mengimbau agar proses tersebut tidak dilakukan secara tergesa-gesa.
Baca juga: Cantik Banget, Wajah Muda Tri Rismaharini Versi FaceApp
“Tidak langsung dibuka semuanya. Apakah sektor industrinya sudah memungkinkan, silakan. Apakah sektor pariwisatanya sudah memungkinkan, silakan. Tetapi juga mungkin masih dibatasi, kalau kapasitas biasanya 1.000 ya 500 dulu. Tidak usah tergesa-gesa karena yang kita hadapi ini dua, kesehatan dan ekonomi yang semuanya harus berjalan dengan baik,” paparnya.
Langkah terakhir adalah pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara rutin, apakah setiap hari, setiap minggu, atau setiap dua minggu. Presiden juga meminta kepala daerah agar berani mengambil keputusan jika kondisi di lapangan berubah.
“Kalau prioritas sudah ditentukan, kita jangan lupa untuk setiap hari, setiap minggu, setiap dua minggu terus dievaluasi, dimonitor dan dievaluasi. Kalau memang keadaannya naik, ya tutup lagi. Harus berani memutuskan seperti itu. Tidak bisa lagi kita, sekali lagi, memutuskan sebuah kebijakan tanpa dilihat yang namanya data sains dan masukan dari para pakar,” tandasnya.
