PDIP Sebut Protes RUU HIP Pakai Jalur Hukum, Jangan Parlemen Jalanan
- Tangkapan layar
VIVA – Politisi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus mengatakan partainya menyesalkan aksi pembakaran bendera PDI Perjuangan saat aksi unjuk rasa yang digelar di Gedung DPR/MPR pada Rabu, 24 Juni 2020.
"Kita menyesalkan pembakaran bendera PDIP, karena itu menyangkut kehormatan martabat dari sebuah organisasi yang sah dan legal di negara ini," kata Deddy dikutip dari tvOne pada Jumat, 26 Juni 2020.
Aksi yang diikuti sejumlah elemen masyarakat itu menuntut soal pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), supaya dihentikan.
Seharusnya, kata Deddy, masyarakat bisa menempuh jalur sesuai mekanisme hukum atau prosedural konstitusi dalam menyusun sebuah Undang-undang. Sehingga, tidak perlu memakai parlemen jalanan.
"Saya kira semua ada prosesnya, sehingga tidak perlu parlemen jalanan yang melakukan tindakan-tindakan di luar kepantasan, bisa menimbulkan perpecahan bagi bangsa ini. Karena kalau kita adu kuat, tidak baik untuk bangsa ini," ujarnya.
Sementara Juru Bicara Persaudaraan Alumni 212, Haikal Hassan menjelaskan unjuk rasa diikuti oleh beberapa ormas sekitar 94 ormas dari Sabang sampai Papua turun ke DPR pada Rabu, 24 Juni 2020. Menurut dia, turun ke jalan ini solusi akhir setelah dilakukan dialog dan sebagainya sampai tidak ada respons.
"Seluruh MUI sudah menyampaikan juga, purnawirawan juga keberatan, seluruh ormas juga. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada respon. Pak Jokowi dan Pak Mahfud juga sudah mengatakan jelas-jelas. Terus apa lagi? Kenapa mesti, maaf ngeyel. Sudahi ini semua," kata Haikal.
Di samping itu, Haikal menyarankan kepada PDI Perjuangan menyampaikan permohonan maaf kepada publik terjadi upaya perbedaan pendapat antara negara dengan partai yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri itu.
"Katakan saja minta maaf ke publik ada terjadi pergeseran, terjadi upaya perbedaan pendapat antara negara dan PDIP. Perbedaan itu jelas sekali, negara mengatakan pancasila yang diperjuangkan itu adalah 18 Agustus 1945. Sedangkan, anggaran dasar rumah tangga PDIP, yang diperjuangkan pancasila 1 Juni," kata dia.
Baca juga: Pernyataan Wakil Ketua MPR soal PDIP Pengusul RUU HIP Trending
