SBY: Hati-hati Rancang Sesuatu Terkait Ideologi Pancasila
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA – Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak mau menanggapi Rancangan Undang-Undangan Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang menjadi polemik di tengah masyarakat. Namun, SBY minta hati-hati saat merancang sesuatu yang berkaitan dengan ideologi Pancasila.
Tentu saja, mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini mengikuti hiruk pikuk sosial dan politik seputar RUU Haluan Ideologi Pancasila. Bahkan, ia sudah membaca dan mengkajinya. Tentu, SBY punya pendapat dan tanggapan.
“Namun, lebih baik saya simpan agar politik tak semakin panas,” kata SBY lewat Twitter yang dikutip pada Selasa, 23 Juni 2020.
Menurut dia, memposisikan ideologi harus tepat dan benar. Ingat, kata dia, nation building dan consensus making yang dilakukan sejak tahun 1945 juga tak selalu mudah. Jangan sampai ada ideological clash dan perpecahan bangsa yang baru.
Baca Juga: Bunyi 7 Kali Tembakan, Polisi Selidiki Penggunaan Senpi Kasus John Kei
“Kasihan Pancasila, kasihan rakyat. Kita harus sungguh berhati-hati jika berpikir, berbicara dan merancang sesuatu yang berkaitan dengan ideologi dan dasar negara Pancasila. Apalagi jika menyentuh pula kerangka dan sistem kehidupan bernegara. Kalau keliru, dampaknya sangat besar,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah meminta DPR RI menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila. Sebab, pemerintah lagi fokus menangani penyebaran dan pencegahan virus corona COVID-19.
Namun, PDI Perjuangan kembali menjadi sasaran tembak sebagai pengusul RUU HIP. Terus, PDI Perjuangan membantahnya melalui Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah yang juga Wakil Ketua MPR RI periode 2019-2024.
Menurut dia, polemik RUU HIP khususnya Pasal 7 bukan dari PDI Perjuangan. Namun, ia tidak mau menyebutkan fraksi yang mengusulkan RUU HIP di lembaga legislatif karena alasan etika.
“Tapi kami wajib menghormati bahwa 9 fraksi di Badan Legislasi memiliki hak bicara untuk mengemukakan pendapat, pikiran, konsepsi,” kata Basarah di ILC.
Basarah mempertanyakan apa masalahnya kalau Megawati menyampaikan pidato Presiden pertama RI Soekarno atau Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Menurut dia, pidato itu merupakan langkah Soekarno untuk menjawab pertanyaan dari Ketua Sidang BPUPKI, Dr. Radjiman Wedyodiningrat terkait gagasan dasar negara saat Indonesia merdeka.
“Lima tema yang dipilih yang diusulkan oleh Bung Karno pada pidatonya 1 Juni itu, yang pertama dalam Pancasila, kedua adalah Trisila dan ketiga adalah Ekasila gotong-royong,” jelas Basarah.
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
