Tengku Zul Minta Pihak yang Ingin Ubah Pancasila Keluar dari Indonesia

Penceramah KH Tengku Zulkarnain
Sumber :
  • ILC tvOne

VIVA – Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ustaz Tengku Zulkarnain, menyindir pihak yang ingin mengubah Pancasila. Menurutnya, pihak-pihak yang ingin mengganti Pancasila seharusnya keluar dari Indonesia.

Kata Gerindra soal Penghapusan Utang Petani-Nelayan

"Kemarin Ada yg Berteriak Lantang:"Siapa Mau Mengubah Pancasila, Keluar dari Indonesia...!"
Lha, sekarang Ada Tuh yg Terang Terangan Mau Mengganti PANCASILA Menjadi EKASILA Alias GOTONG ROYONG. Berani Sampeyan Serukan GET OUT From OUR COUNTRY, Alias MINGGAT-O...! Berani...? Ayo...” 
tulis Ustaz Tengku Zul, dikutip dari akun Twitter pribadinya, Senin 22 Juni 2020.

Aktivitas Retno Marsudi Usai Tak Menjadi Menlu, Isi Seminar Bicara Pancasila Pemersatu Bangsa

Selain itu, dia pun menyebut, Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) sebenarnya merupakan inisiatif dari DPR. Ustaz Tengku Zul menambahkan, bahwa Pemerintah sebenarnya tidak tahu isinya, yang membuat proses pengesahannya ditunda.

Baca Juga: Ditetapkan Tersangka, Hukuman John Kei Tunggu Proses di Kepolisian

Tindak Pidana Ideologi Negara dalam KUHP Dinilai Harus Diatur Lebih Lanjut, Ini Alasannya

Ustaz Tengku Zul juga mempertanyakan mengapa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terkesan diam saja dalam menanggapi polemik yang terjadi. Bahkan, dia melihat, BPIP tidak merasa risih dan terganggu dengan RUU HIP.

"RUU HIP katanya murni inisiatif DPR RI. Dan Pemerintah tdk tahu menahu akan isinya. Kemudian minta RUU itu ditunda. Menjadi pertanyaan kenapa BPIP adem ayem saja? Apa BPIP tidak risih dan terganggu dgn RUU HIP? Jika RUU Jadi UU maka BPIP akan berobah menjadi BPIE.
Mana suaranya?"

Sebelumnya, Ustaz Tengku Zul menegaskan lewat tulisannya di Twitter, bahwa dirinya menolak RUU HIP. Dia pun mengimbau umat Islam untuk tetap fokus dan tidak lalai mengawal isu ini.

Warga menentukan pilihannya dalam Pilkada. (ilustrasi)

Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada

Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2024