MUI: Indonesia Bisa Hancur Gara-gara RUU Haluan Ideologi Pancasila

Sekretaris Jenderal MUI, Anwar Abbas
Sumber :
  • Youtube

VIVA – Majelis Ulama Indonesia menegaskan, apabila Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila ini lolos, maka yang ditakutkan umat Islam berlepas diri dari kesepakatan yang sudah ada sebelumnya, karena ada pihak-pihak yang mengingkari kesepakatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata Gerindra soal Penghapusan Utang Petani-Nelayan

Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal MUI, Anwar Abbas dalam dalam akun Youtube yang bertuliskan: ‘CETAR!! Sekjen MUI: Kalo Mereka Loloskan RUU HIP Ini Awal Bubarnya NKRI!’ dikutip di Jakarta, Senin, 15 Juni 2020.

“Oleh karena itu, bagi saya kalau memang ada prediksi dari para pakar bahwa Indonesia akan hancur lebur tahun 2030 maka menurut saya salah satu penyebabnya adalah RUU HIP ini,” kata Anwar Abbas.

Aktivitas Retno Marsudi Usai Tak Menjadi Menlu, Isi Seminar Bicara Pancasila Pemersatu Bangsa

Menurutnya, RUU Haluan Ideologi Pancasila mengandung pikiran-pikiran yang sekularistik dan atheistik. Dengan demikian, tidak ada pilihan umat Islam harus tolak RUU Haluan Ideologi Pancasila. 

“Dan kalau mereka tetap memaksakan itu, maka risikonya kita akan tanggung bersama. Dan saya rasa umat Islam siap untuk menghadapi,” ujarnya.

Tindak Pidana Ideologi Negara dalam KUHP Dinilai Harus Diatur Lebih Lanjut, Ini Alasannya

Karena itu, MUI mewanti-wanti, dan ia juga mengatakan sudah meminta tolong kepada kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma’ruf Amin untuk mengingatkan pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat tentang hal ini.

“Karena rakyat umat Islam sudah resah dan gelisah dan bila keresahan dan kegelisahan tidak bisa kita kendalikan, maka dia bisa menjadi bencana dan malapetaka,” katanya.

Ia kembali menegaskan, bahwa hal ini harus diangkat karena bangsa Indonesia ini cinta persatuan dan kesatuan dan juga cinta terhadap ideologi bangsa Pancasila sebagai perekat kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga negeri ini bisa maju.

Baca juga: 80 Mal di Jakarta Mulai Buka Kembali Hari Ini

 

Warga menentukan pilihannya dalam Pilkada. (ilustrasi)

Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada

Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2024