Kemensos Siapkan Langkah Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem
- Instagram Kemensos
VIVA – Dirjen Pemberdayaan Sosial, Kemensos Republik Indonesia, Edi Soeharto mengatakan, sulit untuk dihindari imbas dari pandemi COVID-19. Semua negara hampir hampir tidak siap memawarkan cara efektif dan paten agar roda kehidupan di era kebiasaan baru ini disebut sebagai kenormalan baru.
Edi Soeharto menjelaskan, dalam era kebiasaan baru ini akan mengoptimalkan peran dari berbagai potensi sumber kesejahteraan sosial, baik itu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pekerja Sosial Masyarakat dan lainnya.
“Mereka tenaga terlatih dan paham sosiogeografis wilayahnya,” ujar Edi dalam webinar bertajuk "Meretas Jalan Sejahtera di Era Kebiasaan Baru" yang digagas oleh Poltekesos Bandung, Kamis, 11 Juni 2020.
Pembicara lainnya, Didiet Widiowati, bahwa banyak potensi potensi sumber di daerah yang bisa dijadikan sebagai mitra dalam penguatan kembali ekonomi warga. Sinergitas diperlukan dalam menyikapi era kebiasaan baru ini.
Pengamat sosial Poltekesos Bandung, Benny Setia Nugraha menegaskan, pemerintah harus mencari cara yang paling tepat untuk pemulihan ekonomi, dan pemulihan sosial budaya kehidupan masyarakatnya, agar ada kepatuhan dan kepatutan dalam sikap, perilaku berinteraksi sosial dan berelasi sosial.
“Pola aktivitas harus mengikuti protokol kesehatan, dan ini perlu ketegasan dalam implementasinya, karena sulit kita mengatur massa, kerumunan, maupun persepsi tentang pemaknaan kenormalan baru ini. Kebiasaan baru butuh contoh, butuh ketegasan kebijakan dan aturan, dan ini berlaku dalam semua sektor dalam berbagai level kehidupan (bisnis dan non bisnis),” kata Benny.
Ia menjelaskan, meretas jalan sejahtera di era kebiasaan baru harus memenuhi tiga aspek penting, tercukupinya: sandang, pangan, dan rasa aman. Kata aman ini menjadi unsur penting, aman secara kesehatan, aman secara dinamika kehidupan, dan aman secara aktifitas keseharian warga.
“Pemenuhan terhadap tiga unsur tersebut akan menjadi platform penting bagi pemerintah untuk menjaga integrasi sosial dan integrasi bangsa. Artinya, National Security Belt terjaga dengan baik, jelasnya.
“Kenaikan angka kemiskinan, adalah sebuah keniscayaan dalam suatu situasi kedaruratan yang memporakporandakan ekonomi sebuah bangsa. Pemutusan hubungan kerja dan terganggunya aktivitas ekonomi warga marak terjadi. Beban negara menjadi bertambah, dan perlu strategi penguatan regulasi ekonomi yang tepat dan menyelesaikan masalah. Di Indonesia catatan kenaikan angka kemiskinan di atas 12 persen adalah hal yang wajar. Tinggal bagaimana pemulihannya?,” sambung Andre pembicara lainnya di webinar ini.
Sementara itu, Asep Sasa salah satu pembicara dalam webinar ini, yang saat ini jadi Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos, mempersiapkan langkah aksi percepatan penanganan kemiskinan ekstrem. Cara yang ditempuh adalah dengan penguatan bantuan sosial, sinergi penanganan antar kementerian dan lembaga, penguatan SDM Kesejahteraan Sosial. Ini tentu perlu langkah langkah yang taktis dalam implementasinya.
Dikatakan Asep, keabsahan data menjadi urgensi yang akan menjadi tolok ukur ketepatan penyaluran bansos, demikian juga jenis bantuan lainnya yang ditujukan bagi penguatan usaha ekonomi warga miskin. Pemilahan dan pemaknaan atas bantuan sosial akan menjadi penting karena tipologi dan karakteristik warga miskin berbeda beda baik dari sisi pilihan usaha maupun geografis tempat warga itu tinggal (di kota, desa, kampung, pedalaman, pegunungan, pesisir pantai dan lainnya).
“Penanganan kemiskinan adalah tanggung jawab negara karena secara regulasi telah dikuatkan dengan undang undang; UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)-SDGs. yang Insya Allah tahun 2024 akan mencapai zero growth,” tutup Asep dalam webinar ini.
Baca juga: Positif COVID-19 di DKI Masih Tinggi, #PSBBTransisi4niesGagal Trending
