#RezimLaknat Trending, Tagihan Listrik Membengkak Jadi Sorotan

VIVA – Baru-baru ini, Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli mengkritisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Secara umum, Ramli mengaku setuju bahwa semua rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan rumah tinggal dan tentu harus dipikirkan pembiayaannya. Tapi, ia kaget soal timingnya di tengah rakyat lagi mengalami kesusahan di tengah pandemi virus corona COVID-19.

"Rakyat kita soal BPJS sudah dinaikin, listrik naik, pengangguran tinggi, dan sebagainya. Kok timingnya dilakukan hari ini. Kenapa sih tidak sabar dikit nungguin tahun depan sudah normal kembali, orang sudah kerja, lebih stabil baru kita laksanakan program ini," kata Ramli seperti dikutip dari tayangan tvOne pada Sabtu, 6 Juni 2020.

Menurut Rizal, pemimpin itu jangan main seenaknya bikin kebijakan yang menyengsarakan rakyat di tengah situasi sulit sekarang ini. Harusnya, kata dia, pemimpin itu punya kebijakan yang dapat meringankan beban rakyat.

"Mohon maaf, pemimpin itu harus ada hatinya buat rakyat, jangan main seenaknya saja. Tadi kan mau ngumpulin biaya murah. Kalau caranya motong gaji mah kerjaan paling gampang itu, malak istilah paling gampang," ujarnya.

Kini, mulai ramai diperbicangkan soal perlakuan pemerintah yang dianggap semena-mena kepada rakyat. Rata-rata netizen kecewa dengan beberapa kenaikan seperti BPJS, tagihan listrik membengkak, belum lagi angka pengangguran.

"Soal iuran tapera pada 2021 Rizal Ramli kritik Jokowi: kenapa sih nggak sabar dikit. BPJS sudah  naik, TDL juga naik, Angka Penggangguran naik. Pemimpin itu harus ada hatinya buat rakyat, buatlah kondisi stabil dulu. Jangan sampai dicap Punggung tangan dengan jari telunjuk mengarah ke bawah #RezimLaknat," tulis pemilik akun @Den__Artfleck17.

Setidaknya ada sekitar 17 ribu tweet dengan #RezimLaknat. Selain itu, ada juga beberapa trending lainnya di Twitter.

PLN Buka Suara

Pihak manajemen Perusahaan Listrik Negara (PLN) akhirnya angkat bicara beberapa waktu lalu terkait aksi protes sejumlah warga yang mengaku mengalami kenaikan listrik dengan jumlah fantastis. Ketegangan terkait peristiwa itu sempat terjadi di kantor PLN wilayah Sukmajaya, Depok pada Jumat 5 Juni 2020.

Sejumlah warga menggeruduk kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Jalan Sentosa, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat pada Jumat 5 Juni 2020. Dalam aksinya itu, warga memprotes tingginya tagihan yang besarannya sampai lebih dari empat kali lipat.

Humas PLN UP III Depok, Meri Juliana menyebut, informasi mengenai lonjakan tagihan listrik yang dialami oleh sebagian warga menyusul diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat pandemic COVID-19, adalah opini tidak benar.  

“Karena peningkatan tagihan rekening listrik di bulan Juni ini murni disebabkan adanya selisih tagihan rekening di bulan sebelumnya,” katanya.

Hal ini, jelas Meri, disebabkan karena PLN tertib dalam melakukan kebijakan protokol physical distancing.

“Sebab sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial, petugas catat meter PLN tidak bisa mengunjungi pelanggan untuk melakukan pencatatan meter secara langsung,” ujarnya.

Meri menyebut, untuk itu tagihan listrik pelanggan didasarkan pada perhitungan rata-rata penggunaan listrik 3 bulan terakhir untuk rekening pembayaran bulan Maret 2020 dan April 2020.

“Sejak bulan April lalu, masyarakat sudah melakukan PSBB sehingga terjadi kenaikan konsumsi listrik akibat meningkatnya aktivitas pelanggan di rumah,” tutur dia.

Menurut pihak PLN, kata Meri, hal ini menyebabkan terjadinya selisih antara jumlah penggunaan riil dengan pencatatan yang didasarkan angka rata-rata selama 3 bulan. Selisih ini kemudian terakumulasi ke dalam rekening bulan Mei yang ditagihkan pada rekening bulan Juni.

“Jadi kami pastikan PLN tidak menaikkan tarif listrik.”

Untuk diketahui, sejumlah warga sempat menggeruduk kantor PLN di Jalan Sentosa, Kecamatan Sukmajaya, Depok, tadi siang. Dalam aksinya itu, warga memprotes tingginya tagihan yang besarannya sampai lebih dari empat kali lipat.

“Tagihan saya biasanya Rp500 ribu sampai Rp700 ribuan, nah sekarang ini sampai nyaris Rp4 jutaan,” kata Aji salah satu warga yang mengeluhkan kondisi tersebut.  

Dia mengaku, pemakaian selama pandemi ini pun sama seperti bulan sebelumnya. Bulan Mei 2020, Aji masih membayar tagihan listrik dengan jumlah wajar. “Bulan lalu masih normal. Ini kok bulan Juni bengkak banget tagihan sampai berjuta-juta,” keluhnya.

Berbeda dengan Aji, warga lainnya mengaku kaget jika dirinya mendapat tagihan listrik sebesar Rp390 ribu. Padahal rumah itu sudah lama kosong karena tidak ditinggali.

Akibat adanya keluhan tersebut, sejumlah warga yang datang untuk protes sempat terlibat adu mulut dengan petugas PLN. Peristiwa ini terekam kamera dan viral di media sosial. “Orang komplain ini karena pembayarannya tinggi,” teriak warga.

“Nanti kalau enggak bayar diputus,” timpal warga lainnya.

Baca juga: Giliran Fahri Hamzah yang Komentari Ma'ruf Amin 'Hilang Ditelan Bumi'

Halaman Selanjutnya

Setidaknya ada sekitar 17 ribu tweet dengan #RezimLaknat. Selain itu, ada juga beberapa trending lainnya di Twitter.