Status Kuning, PSBB Bogor Resmi Diperpanjang
- VIVA / Muhammad Aprian Romadhoni (Muhammad AR)
VIVA – Pemerintah Kota Bogor memutuskan untuk melanjutkan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB proporsional di masa transisi selama satu bulan ke depan. Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan selama masa ini, pihak berwenang akan memperkuat pengawasan dan edukasi publik
"Jadi ini masih era PSBB, tapi tidak sama dengan PSBB sebelumnya dan belum juga memasuki normal baru. Karena itu, ini adalah PSBB proporsional di masa transisi menuju normal baru, nantinya dengan penguatan pada aspek pengawasan dan edukasi," kata Bima Arya dalam konferensi pers virtual dari Balai Kota Bogor seperti dikutip dari Channel Youtube Pemerintah Kota Bogor.
Hingga awal Juni ini, data COVID-19 di kota Bogor menunjukkan hasil yang sangat baik. Bima Arya menyebut ada progres yang lebih baik dari laju ODP, PDP, penambahan kasus positif dan tren kesembuhan, sehingga angka reproduksi menunjukkan hasil yang baik yaitu 0.5 atau di bawah angka 1.
Baca Juga: Cek Jadwal dan Aturan MRT Jakarta Saat Masa Transisi
Namun meski data membaik, Bima Arya mengatakan pihaknya belum bisa menetapkan saat ini sebagai situasi aman, karena masih banyak penerapan di lapangan yang harus dimaksimalkan. Toko non-pangan, rumah makan, tempat ibadah sudah dibuka dan mulai melaksanakan aktivitas, namun masih banyak ditemukan pelanggaran.
Di masa PSBB proporsional ini, kota Bogor memutuskan untuk terus melakukan pengkajian berdasarkan data yang disampaikan epidemiologi. Nantinya pada masa ini, pihaknya akan memberlakukan tahapan yang masih mungkin akan dibuka, dengan berpedoman pada zonasi yang ditetapkan Pemprov Jawa Barat.
"Per hari ini kota Bogor dikategorikan level tiga atau warna kuning. Tapi saya sudah berkomunikasi dengan gubernur, kemungkinan akan ada data yang diperbarui. Dari data provinsi kami akan menyusul Perwali yang di dalamnya ada tahapan sektor apa saja yang akan dibuka," ungkapnya.
Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.
