Kemendikbud Disarankan Mulai Tahun Ajaran Baru Januari 2021
- ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
VIVA – Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim, menyarankan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk memulai tahun ajaran baru sekolah digeser menjadi awal Januari 2021. Saran ini diberikan IGI kepada Kemendikbud untuk mengatasi situasi ketidakpastian di tengah wabah pandemi virus corona atau COVID-19.
Kemendikbud sempat memiliki wacana akan membuka kembali aktivitas di sekolah atau tahun ajaran baru pada Juli mendatang. Kemendikbud pun tengah berupaya untuk menerapkan fase new normal di sekolah.
Namun, Ramli kurang setuju dengan wacana Kemendikbud yang akan membuka kembali sekolah pada Juli nanti. Menurutnya, menggeser tahun ajaran baru hingga Januari 2021 menjadi salah satu solusi untuk mengatasi ketidakpastian yang dialami dunia pendidikan nasional saat ini.
"Dalam kondisi ketidakpastian ini, tak banyak yang bisa dilakukan karena terjadi ketidakpastian dalam perencanaan dan kinerja dunia pendidikan kita. Ketidakpastian inilah yang memicu IGI menuntut Kemendikbud agar menggeser tahun ajaran baru ke bulan Januari," ujar Ramli, seperti dikutip dari situs resmi IGI, Jumat 29 Mei 2020.
Ramli menambahkan, dengan menggeser tahun ajaran, Kemendikbud dapat membenahi kualitas guru dalam menjalankan pembelajaran jarah jauh. Sebab, pembelajaran jarak jauh secara online dirasa masih kurang efektif dan justru membebankan siswa.
Sejatinya, pembelajaran jarak jauh bisa dikatakan efektif dan optimal dengan syarat guru memiliki kemampuan yang baik, seperti kuota data yang cukup, dan gawai yang sesuai kebutuhan. Namun, pada kenyataannya, hal itu sangat sulit terjadi untuk saat ini.
Makanya, Ramli menegaskan bahwa IGI siap membantu Kemendikbud menjalankan upaya peningkatan kompetensi guru di Indonesia sebelum membuka kembali sekolah dalam memulai kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi virus Corona.
Daging Wagyu hingga Golongan Listrik 3.500 VA ke Atas Bayar PPN Naik Jadi 12 Persen Mulai Januari 2025
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengenakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.
