Usut Korupsi Kartu Pra Kerja, Demo di KPK Terapkan Social Distancing
- vstory
VIVA – Program Kartu Pra-Kerja yang diluncurkan pemerintah dalam upaya melakukan pendataan, pemberdayaan dan pembekalan pada bidang ketenagakerjaan masih terus menuai polemik. Tak heran kontroversi Kartu Pra Kerja terus mencuat.
Dengan misi mengurangi permasalahan masyarakat seputar dunia kerja, program tersebut kini memunculkan sejumlah masalah terkait dugaan praktik korupsi serta aliran dana yang diduga melibatkan deretan pejabat tinggi.
Melihat ada ketidakberesan yang terjadi dalam pengelolaan operasional Kartu Pra-Kerja, elemen masyarakat akhirnya tergerak melakukan aksi.
Baca juga: Sebut Haters Presiden 'Kadrun', Akun Ini Dituding Tiru Kelakuan PKI
Hal itu pula didengungkan oleh komunitas Komando Aksi Mahasiswa Dan Pemuda Anti Korupsi (KOMPAK) lewat aksi demonstrasi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta pada Senin siang 18 Mei 2020 mulai pukul 13.00 WIB.
Meski masih diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta, KOMPAK tetap berupaya menggelar aksi tersebut dengan sejumlah metode yang bakal disesuaikan dengan situasi di lapangan.
Dalam rencana aksinya tersebut, KOMPAK mendesak KPK untuk mengusut dugaan terjadinya tindak korupsi program Kartu Pra Kerja yang mencapai Rp 5,6 triliun.
Dalam rilis yang diterima VIVA, KOMPAK menyebut kejanggalan anggaran dan digulirkannya program Kartu Pra Kerja bahkan melibatkan 3 nama besar.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan eks staf khusus Presiden yang juga CEO Ruangguru, Adamas Belva Syah Devara merupakan 3 sosok yang disebut KOMPAK terlibat dalam kejanggalan program Kartu Pra Kerja tersebut.
Baca juga: Meme Lucu Taufik Hidayat Bongkar Korupsi Imam Nahrawi
“Siang ini kami adakan aksi mendesak pengusutan dugaan korupsi program Kartu Pra Kerja dimana telah memakan anggaran Rp5,6 triliun. Cuma dengan adanya PSBB ini kita tetap mengontrol jalannya aksi dengan jaga jarak satu meter dari masing-masing orang dan izinnya pun kita ngga bisa juga kami kantongi,” ungkap koordinator lapangan KOMPAK, M Yusuf kepada VIVA, Senin 18 Mei 2020.
Dalam aksinya, para pendemo menggelar spanduk dan poster di kantor KPK, lalu menghadap Humas KPK untuk audiensi dan memberikan laporan tuntutan soal korupsi program Kartu Pra Kerja itu.
Ketidakjelasan pengawasan dari digulirkannya program Kartu Pra Kerja yang dianggap penggunaan anggarannya hanya akan berputar di satu lingkaran tertentu saja. Ini, menjadi awal dugaan adanya praktek korupsi.
Menko Perekonomian sebagai salah satu penggagas program tersebut, Menkeu sebagai pengucur anggaran dan Ruangguru sebagai aplikasi yang ditunjuk mengulir program tersebut jadi pihak yang dianggap harus diusut soal mekanisme Kartu Pra Kerja.
“Uangnya itu kan kayak uang virtual. Yang muternya di situ-situ saja, lingkup-lingkup mereka. Jadi masyarakat itu memang enggak nerima duitnya itu, cuma dapat video-video pelatihan. Padahal video gitu kan bisa dilihat di YouTube. Makanya kita minta dilakukan pengawasan atas dana anggaran Kartu Pra Kerja itu,” jelas M Yusuf.
Heboh Massa Demo Pakai Mobil Sedot WC di Kejagung
Ratusan massa menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai bentuk protes terhadap kinerja lembaga kejaksaan.
