Pemerintah Pusat Tak Konsisten Atasi Corona, Fahri Hamzah Dukung Anies

VIVA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapatkan dukungan dari politisi Fahri Hamzah setelah menyuarakan kebijakan pemerintah pusat yang dianggap tidak konsisten. Terutama terkait operasional bus Antar Kota dan Antar Provinsi (AKAP) dari ibu kota. 

Fahri menilai apa yang disampaikan oleh Anies adalah hal yang bagus dan ini merupakan waktu yang tepat agar mantan Menteri Pendidikan itu bisa memanfaatkan amanah dengan ucapan yang apa adanya. Fahri juga meminta Anies tidak ragu dalam mengambil keputusan terutama untuk kebaikan rakyat Jakarta. 

"Dear pak @aniesbaswedan Bagus bapak tempur di dalam pak...ini waktunya memanfaatkan amanah untuk bicara apa adanya di sini..di dalam negeri...kontestasi ide dan keputusan sehat bagi kebaikan rakyat.. jangn ragu!" tulis Fahri pada twitternya, Rabu, 13 Mei 2020.

Anies memang sempat mengeluhkan kebijakan pemerintah pusat. Ia menganggap kebijakan yang tidak konsisten dikhawatirkan bisa memperparah penyebaran virus corona dari Jakarta ke daerah-daerah lain di Indonesia terutama melalui transportasi darat seperti bus AKAP. 

Baca Juga: Waspada, Bepergian Tanpa Masker di Jakarta Denda Rp250 Ribu

Meski akhirnya pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pelarangan mudik untuk mencegah penularan corona pada Kamis, 23 April 2020. Namun, pada Rabu, 6 Mei 2020, ada relaksasi atas aturan yang baru diberlakukan.

"Pada 23 April 2020, mereka menerapkan kebijakan yang sama (yang sempat hendak diterapkan DKI). Tapi saya dengar ada relaksasi aturan lagi," ujar Anies.

Karena kini sudah banyak warga DKI Jakarta yang akhirnya mudik atau pulang kampung. Untuk itu Anies akan mempersiapkan aturan baru untuk membatasi arus balik ke Jakarta. Saat ini aturan yang menentukan hal itu masih disusun dan akan segera berlaku sebelum Idul Fitri.

"Jadi yang akan kami lakukan sekarang di Jakarta, adalah kami akan membatasi masyarakat masuk ke Jakarta setelah mudik. Aturan akan berlaku ke masyarakat yang hendak pulang di akhir Mei," ujar Anies.

Halaman Selanjutnya

"Pada 23 April 2020, mereka menerapkan kebijakan yang sama (yang sempat hendak diterapkan DKI). Tapi saya dengar ada relaksasi aturan lagi," ujar Anies.