Bupati Boltim Ungkap Alasan Kritik Aturan Bansos Berbelit-belit

VIVA – Bupati Bolaang, Mongondow Timur atau Boltim, Sehan Salim Landjar, mengungkapkan alasan kemarahannya kepada para menteri beberapa waktu lalu dalam acara Indonesia Lawyers Club, Selasa 12 Mei 2020.

Sehan diketahui sempat viral melalui video marah-marahnya, hingga mengumpat menteri dengan kalimat kasar. Hal itu terkait dengan belum cairnya BLT sebesar Rp600 ribu yang dijanjikan Pemerintah Pusat, akibat mekanisme yang berbelit-belit.

Sehan mengaku bahwa kemarahannya itu adalah spontanitasnya yang keluar begitu saja. Karena sebelumnya, dia sempat menerima keluhan sejumlah warganya yang belum menerima bantuan, padahal sudah masuk bulan Ramadan.

"Itu spontan saja. Karena satu hari sebelum Ramadan rakyat saya menangis di rumah saya, mereka butuh beras satu liter saja di malam itu untuk makan sahur," kata Sehan di acara ILC, Selasa 12 Mei 2020.

"Ketika saya tanya kepada aparat desa, kenapa mereka tidak dapat bantuan? Kata mereka yang sudah dapat BLT tidak boleh dapat bantuan lagi," ujarnya.

Sehan mengaku, saat itu dia masih bisa bersikap tenang meskipun ada tekanan dari masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tersebut agar bisa segera dicairkan.

"Di situ saya masih agak tenang dan saya datangi dinas terkait. Mereka mengatakan memang begitu aturannya. Saya agak linglung di situ," kata Sehan.

Kejadian selanjutnya, kata Sehan, terjadi pada hari kedua Ramadhan, tepatnya hari Sabtu. Saat itu, menurutnya ada kesempatan baginya menanyakan permasalahan itu kepada anggota dari Komisi III DPR RI.

"Di situ saya tanya, kenapa itu (masyarakat) enggak bisa dapat (bantuan)? Mereka bilang tidak boleh, memang seperti itu aturannya.Di situlah, mungkin saking semangatnya saya sehingga saya bilang ini aturan bodoh, semuanya nih bikin aturan bodoh," ujar Sehan.

Sehan mengakui tindakannya saat itu memang salah, namun dia menyadari bahwa hal itu dilakukan demi memperjuangkan masyarakatnya yang membutuhkan agar bisa mendapat bantuan.

Dia pun berharap ke depannya para pembuat kebijakan di tataran Pemerintah Pusat bisa turut mengikutsertakan para pejabat di daerah sebelum mereka mengeluarkan sebuah aturan.

"Kenapa? Karena yang tahu (kondisi lapangan) itu saya, dan saya memang berharap kepada teman-teman menteri, kalau membuat aturan coba dialog lah dengan kita secara bijaksana," kata Sehan.

"Memang Bansos ini kan sudah bikin banyak Bupati masuk penjara, tapi jangan di generalisir. Tidak semua Kepala Daerah seperti itu," ujarnya.

Halaman Selanjutnya

Kejadian selanjutnya, kata Sehan, terjadi pada hari kedua Ramadhan, tepatnya hari Sabtu. Saat itu, menurutnya ada kesempatan baginya menanyakan permasalahan itu kepada anggota dari Komisi III DPR RI.