Hasil Survei Ungkap Penyaluran Bansos Mengkhawatirkan
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA – Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) melakukan survei terhadap penyaluran bantuan sosial dari pemerintah di tengan pandemi COVID-19. Ternyata, bantuan sosial untuk penanggulangan dampak COVID-19 belum efektif.
Direktur Eksekutif SMRC, Sirajudin Abbas menyebut survei opini publik nasional dilakukan melalui telepon pada 5-6 Mei 2020 dengan melibatkan 1235 responden dan margin of error 2,9 persen. Nah, 49 persen menyatakan bantuan sosial belum tepat sasaran dan 37 persen sudah tepat sasaran.
“Ini mengkhawatirkan, mengingat besarnya dana yang dikucurkan pemerintah hanya akan berarti bila bisa menjangkau masyarakat yang membutuhkan dalam kondisi ekonomi yang memprihatinkan,” kata Abbas kepada wartawan pada Selasa, 12 Mei 2020.
Menurut dia, bantuan sosial belum tepat sasaran karena warga melihat ada warga lain yang berhak tapi belum menerima bantuan (60 persen), dan bantuan sosial diberikan kepada yang tidak berhak (29 persen), serta warga yang layak menerima bantuan sosial adalah 34 persen.
“Mereka adalah yang berada di bawah garis kemiskinan (9,41 persen) hingga yang berada sedikit di atas garis kemiskinan sebanyak 24.97 persen merujuk data Susenas BPS 2019,” ujarnya.
Sedangkan, kata dia, baru 21 persen warga yang menyatakan sudah menerima bantuan sosial. Artinya, masih ada 13 persen yang belum menerima atau sekitar 35 juta orang dari populasi nasional 2020 yang diproyeksikan 271 juta jiwa.
“Kalau kita bandingkan data tersebut, bisa disimpulkan masih ada 13 persen warga yang mendesak dibantu tapi belum menerima bantuan,” jelas dia.
Mirisnya, lanjut Abbas, bantuan yang diberikan juga tidak sepenuhnya diperoleh warga. Menurut dia, mayoritas (55 persen) warga yang sudah menerima bantuan sosial mengaku hanya menerima sembako saja. Kemudian, penerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) saja 16,6 persen.
Selanjutnya, yang menerima sembako dan PKH saja 11,8 persen. Kemudian, yang menerima sembako serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) saja 10,3 persen. Lalu, yang menerima BLT saja 5,2 persen. Ada 87 persen warga yang sudah mendapat bantuan tapi hanya cukup untuk dua minggu atau kurang.
“Mayoritas warga (74 persen) juga belum tahu bagaimana mendaftar agar dapat bantuan. Terkait proses penyebaran bantuan, mayoritas warga (62 persen) berharap petugas datang ke warga yang berhak untuk mendaftarkan mereka,” katanya.
Menurutnya, bantuan pemerintah ini sangat dibutuhkan karena mayoritas warga secara nasional menyatakan kondisi ekonomi rumah tangga mereka memburuk. Bahkan, sangat signifikan perbedaannya dan hampir tidak ada yang menyatakan sekarang lebih baik tapi lebih buruk.
Oleh karena itu, keberlanjutan bantuan, menambah jumlah warga yang dibantu, mendaftar secara lebih baik warga yang wajib dibantu, dan memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan hingga tepat sasaran adalah agenda-agenda mendesak bansos yang harus dilakukan pemerintah pusat dan daerah bersama-sama.
“Bantuan sosial dari pemerintah diperlukan sampai pandemi berakhir dan warga bisa melakukan kegiatan normal,” ucapnya.
