Cegah Corona, Lima Kepala Daerah Sepakat Operasional KRL Dihentikan

Rabu, 6 Mei 2020 - 07:07 WIB

Oleh :

Lutfi Dwi Puji Astuti,

Penumpang KRL di Stasiun Manggarai

Sumber :

VIVA/ Adinda Purnama Rachmani.

VIVA – Perjalanan KRL saat ini membuat banyak pihak khawatir, setelah ditemukan beberapa penumpang di cek dan hasilnya positif COVID-19. Untuk menghindari penularan COVID-19 makin meluas lewat KRL, lima kepala daerah dari Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) menggelar rapat koordinasi melalui saluran video conference. Mereka, membahas seputar rekomendasi untuk Kementerian Perhubungan(Kemenhub), Selasa 5 Mei 2020.

Baca Juga :

Prabowo Sebut Indonesia Bakal Jadi Anggota GAVI, Kucurkan Dana Rp 475 Miliar Lebih

Rapat ini digelar, setelah ditemukan tiga orang penumpang KRL dinyatakan positif corona setelah dilakukan cek acak di Stasiun Bogor. Rapat yang digelar virtual dihadiri Wali Kota Bogor Bima Arya, Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin, Wali Kota Depok Mohammad Idris, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Hasil rapat menyatakan, semua sepakat mengirimkan surat segera. Ada dua opsi yang bakal disampaikan pada pihak Kemenhub.

"Ini tinggal tujuh hari lagi menjelang akhir PSBB kedua, jadi harus cepat. Fokus pembahasannya isu KRL. Ada banyak rekomendasi hasil diskusi tadi, tapi kami kerucutkan menjadi dua opsi kepada Kemenhub,” kata Bima Arya didampingi Kepala Dinas Perhubungan Eko Prabowo.

Bima menjelaskan, kelima kepala daerah ini sepakat bakal meminta Kemenhub menghentikan layanan KRL Commuterline. Mereka juga mengatakan, perusahaan yang masih mewajibkan karyawannya untuk bekerja di tengah PSBB, agar menyediakan layanan transportasi antar jemput bagi karyawannya.

“Opsi kedua, apabila kebijakan itu tidak diambil oleh pemerintah pusat, maka kita meminta agar diterapkan aturan yang ketat," kata Bima.

Bima mencontohkan, aturan yang ketat bisa diterapkan mulai dari penambahan gerbong atau pengaturan kembali layanan KRL dengan ditambahnya jam operasional. Artinya, tetap ada layanan transportasi lain (jemputan perusahaan) bagi karyawan dan ada seleksi yang lebih ketat bagi orang-orang yang akan masuk stasiun.

"Misalnya dengan menunjukan surat tugas dari perusahaan. Jadi, kalau yang cuma ingin sekedar main tidak bisa,” jelas Bima.

Kata Bima, draft tersebut akan disusun menjadi surat rekomendasi dan ditandatangani lima kepala daerah. “Besok akan kami kirim ke pusat. Kami juga akan lampirkan hasil tes swab di Stasiun Bogor (tiga penumpang positif) dan tes swab di stasiun yang ada di Bekasi sebagai bahan menentukan kebijakan," imbuhnya.