4 Alasan Penting Kenapa Program Kartu Prakerja Harus Dihentikan

Kartu Prakerja
Sumber :
  • Istimewa

VIVA – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon mengungkap empat alasan kenapa dirinya menganggap program Kartu Prakerja seharusnya dihentikan atau diganti dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Alasan pertama ia menganggap program Kartu Prakerja tidak relevan untuk mengatasi dampak dari virus corona atau COVID-19. Fadli Zon menganggap kartu prakerja ini tidak menjawab krisis yang dihadapi masyarakat saat ini.

Elektabilitas PDIP Masih yang Tertinggi di Jawa Tengah, Meski Alami Penurunan

"Pertama, program ini tak relevan mengatasi dampak Covid-19. Program Kartu Prakerja tidak menjawab krisis yang tengah dihadapi. Target peserta program ini, misalnya korban pemutusan hubungan kerja (PHK), jelas lebih membutuhkan bantuan berupa ‘cash transfer’ atau bantuan langsung tunai (BLT) daripada pelatihan online," tulis Fadli Zon pada akun twitternya, Selasa, 5 Mei 2020.

Di Depan Jaksa Agung, Politikus Gerindra Sebut Penetapan Tersangka Tom Lembong Terburu-buru

Fadli menganggap, saat ini bukan waktu yang tepat untuk memulai usaha atau mencari pekerjaan sebab hampir semua perusahaan tutup karena COVID-19.

Kedua, Fadli menganggap skema program yang dibuat tidak masuk akal. Sebab kini tujuan program kartu prakerja ini telah diubah menjadi membantu masyarakat yang terdampak wabah.

Dapat Kepercayaan dari Prabowo, Ansar-Nyanyang Dinilai Mampu Pimpin Kepri

"Seperti poin pertama tadi, Kalau mau membantu masyarakat terdampak, seharusnya dilakukan melalui BLT saja, tak perlu melibatkan pelatihan. Ini untuk menjaga agar anggaran Kartu Prakerja bisa utuh seratus persen sampai ke masyarakat, tidak terpotong oleh mitra penyedia jasa pelatihan," tulisnya.

Alasan ketiga, Fadli menilai data validasi kartu prakerja lemah. Ia menganggap penerima kartu prakerja tidak jelas dari segi kriteria dan parameternya.

"Semua orang bisa mendaftar dan semuanya bisa mengaku berhak menerima bantuan. Seleksi juga bersifat random saja, tidak melibatkan verifikasi data atau sejenisnya. Menurut saya, penggunaan anggaran negara seharusnya tidak boleh gegabah seperti itu. Potensi penyelewengan jadi besar sekali," ucapnya.

Terakhir, Fadli Zon menganggap mitra kartu prakerja tidak kompeten. Delapan perusahaan yang jadi mitra kartu prakerja ini, sebagai marketplace, mungkin kompeten. Tapi tidak di soal materi yang dilatihkan.

"Misalnya, apa kompetensi Ruang Guru sehingga bisa memberi pelatihan serta sertifikasi keahlian jurnalistik pada orang lain? Bagaimana bisa peserta ditawari pelatihan mancing oleh perusahaan mitra? Apalagi, semua materi yang ditawarkan hanyalah tutorial dasar, yang bisa dicari gratis di internet atau ditonton di YouTube. Itu menunjukkan inkompetensi mitra yang ditunjuk," paparnya.

Fadli Zon menyebut, kartu prakerja ini sebaiknya dihentikan dan pemerintah seharusnya dapat melakukan evaluasi atas program ini. 

"Jika program ini diteruskan hingga gelombang ke-30, sesuai rencana semula, saya ingin mengingatkan Presiden kalau program ini bisa menjadi persoalan hukum dan politik di kemudian hari. Di tengah pandemi ini, Pemerintah harus memperluas pemberian BLT. Jika segmen-segmen lain sudah di-cover oleh program bansos (bantuan sosial), maka untuk mereka yang baru saja kehilangan pekerjaan atau pendapatan, anggaran Kartu Prakerja ini bisa dialihkan ke situ," tulisnya.

Baca: Polemik 500 TKA China, Pemerintah Harus Paham Suasana Kebatinan Rakyat

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya