Orde Dagelan, Pelatihan Mancing Masuk Program Kartu Prakerja
- twittter
VIVA – Program Kartu Prakerja terus menjadi sorotan publik. Bahkan tak mereda meski beberapa staf khusus presiden yang secara langsung 'terlibat' telah mengundurkan diri. Banyak pihak bereaksi dengan program pemerintah ini. Tak terkecuali netizen yang bersuara lantang.
Program Kartu Prakerja yang sejatinya dipersiapkan pemerintah Joko Widodo untuk memberikan serta meningkatkan keterampilan angkatan kerja. Namun yang menjadi sorotan, program ini dianggap banyak akal-akalan dan tak tepat sasaran.
Tak hanya itu, temuan-temuan dari para netizens terkait program Kartu Prakerja kini juga ramai jadi pembicaraan di media sosial. Salah satunya terkait dengan pelatihan memancing yang ditemukan akun twitter @wilsonsitorus. Lengkap dengan screeshotnya.
" Pak @jokowi yg baik. Saya sudah kehabisan akal manakala mendapati ini," tulis akun twitter @wilsonsitorus yang langsung mendapat tanggapan dari netizen yang kebanyakan merasa marah dan kesal dengan temuan terbaru ini.
Melihat polemik Kartu Prakerja ini, Anggota DPR RI turut buka suara. Ia menilai, Soal polemik ini, menurutnya pemerintahan sekarang atau orde saat ini seperti di aman dagelan.
"Kita hidup di zaman dagelan. Klu dulu ada ORLA, ORBA, Orde Reformasi (ORRE), skrg bisa kita namakan ORDA (Orde Dagelan). Setuju?," tulis Fadli di Twitternya.
Soal program mancing @wilsonsitorus melanjutkan cuitannya. "Saya sangat jarang berkata lancung di timeline Pak @jokowi bahkan punya kuota tiga kali setahun hanya untuk mengatakan seseorang tidak pandai.Tapi saya jengkel, dan semakin jengkel menemukan pelatihan seperti ini," lanjut cuitannya.
Pemilik akun ini menemukan program Kartu Prakerja yang menjadi kontroversi tersebut memasukan pelatihan memancing berkerja sama Tokopedia. Dijelaskan dalam screenshoot tersebut programnya bernama Paket Dasar Memancing & Kelautan yang dibanderol Rp799 ribu. Termasuk lengkap dengan kurikulum dan jadwal kelas.
Cuitan akun @wilsonsitorus ini langsung banjir komentar dan telah di retweets hingga 3,6 ribu lebih oleh pengguna jejaring sosial tersebut. Hal ini tentu melengkapi daftar 'aneh' program prakerja yang lain termasuk program pelatihan wartawan yang dilakukan pihak tak berkompeten.
Baca: ?Corona, Polisi Bongkar Praktik Prostitusi Online Anak di Bawah Umur
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
