Dugaan Kepentingan Pribadi Soal 500 TKA China Bakal Masuk Sultra
- VIVA.co.id/Ali Azumar
VIVA – Saat Indonesia tengah pandemi Virus Corona COVID-19, kabar mengejutkan datang dari Sulawesi Tenggara (Sultra). Sebanyak 500 TKA asal China akan datang untuk bekerja di perusahaan PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), Kabupaten Konawe.
Kabar kedatangan 500 TKA ini mendapat penolakan dari Anggota DPRD di Sultra. Penolakan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Sultra, Rabu 29 April 2020.
Ketua DPRD Sultra Abdurahman Saleh mengatakan kebijakan tersebut diambil bukan karena anti-China. Begitu juga dengan Gubernur Sultra, Ali Mazi yang satu suara menolak kedatangan 500 TKA China yang rencananya masuk mulai pekan ini secara bertahap.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti pun turut meramaikan kabar ini di Twitternya. Ia berkicau dengan membagikan salah satu link berita.
Sementara itu, Politisi Gerindra, Fadli Zon menegaskan, tidak ada alasan lagi bagi pemerintah pusat menerima kedatangan TKA China itu. Yang mencoba membekingi, menurut Fadli punya kepentingan pribadi.
"Kalau tuan rumah Gubernur n DPRD sdh menolak, apalagi alasan utk menerima? TKA tersebut harus dipulangkan. Yg bekingi pasti punya kepentingan pribadi, bukan kepentingan rakyat Sultra. Jgn lupa Pasal 33 ayat 3 UUD 1945," tulis Fadli.
Abdurrahman Saleh, mengatakan alasan pimpinan dan anggota DPRD menolak, karena masyarakat tengah sedang menghadapi COVID-19. Untuk itu, seharusnya pemerintah pusat mempertimbangkan suasana kebatinan khususnya masyarakat di Sultra.
Menurut dia, kebijakan kedatangan 500 TKA China itu tidak bisa dipaksakan. Pemerintah harus paham soal suasana kebatinan rakyat Sultra.
“Yang penting ini, jaga suasana kebatinan rakyat. Apalagi ini kan situasi Covid. Jadi, isu nasional dan kita harus melaksanakan dengan patuh. Nah, pemerintah juga harus membantu masyarakat, itu tadi tidak mendatangkan TKA di tengah masyarakat menghadapi Covid-19,” ujar Abdurrahman dilansir dari VIVAnews.
Baca: Mudik Dilarang, Jokowi Diminta Jelaskan 500 TKA China Bakal ke Sultra?
KPK Usut Jual Beli Aset Milik Anggota DPR Anwar Sadad di Kasus Dana Hibah Jatim
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mendalami soal dugaan adanya jual beli aset milik Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Anwar Sadad.
