Ironi di Hari Buruh, Kena PHK akibat Wabah Corona tanpa Pesangon

Satu bulan sebelum Lebaran biasanya dimanfaatkan perusahaan untuk melepas para buruh kontrak, sehingga mereka tidak perlu menunaikan kewajiban membayar THR, menurut Indrasari Tjandraningsih, pengajar Manajemen Hubungan Industrial di Universitas Parahyangan, Bandung.

"Karena sebelum krisis pun sudah banyak sekali praktik pekerja kontrak dilepas hanya beberapa minggu sebelum Lebaran, karena kewajiban membayar THR [harus dilakukan] dua minggu sebelum Lebaran. Itu sudah praktik lama dan sekarang terjadi lagi, dan alasan pandemi Covid-19 itu menjadi sangat sulit. Kita sulit membantah bahwa memang situasi sekarang ini memang membawa kesulitan, pengusaha sulit, pekerja jauh lebih sulit," kata Indrasari.

Pandemi Covid-19 juga mempersulit para buruh untuk mencari pekerjaan alternatif.

"Kalau di-PHK sebelum masa pandemi, mereka bisa mencari alternatif pekerjaan lain, apakah cari di pabrik lain atau banting setir dengan berjualan atau membuat produk-produk UMKM karena pasarnya ada, peluangnya ada. Tapi di masa sekarang, begitu dia di-PHK larinya ke bantuan keluarga, tapi dalam masa ini keluarga juga susah, berhutang juga susah," kata Indrasari.

• Kartu Prakerja: Pemerintah klaim `tidak bagi-bagi kontrak pelatihan`, pengamat soroti transparansi
• Sebanyak 1,2 juta karyawan mengalami PHK dan dirumahkan di tengah pandemi, Kartu Prakerja dianggap tak efektif
• `Kami benar-benar lumpuh`: Sejumlah UMKM `tutup usaha`, pemerintah diminta `dahulukan bantuan bagi usaha strategis`

"Pekerja-pekerja ini juga perlu bantuan sosial atau bantuan langsung tunai, atau program-program pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini, jadi mereka juga sasaran yang harus dimasukan ke dalam daftar penerima bantuan," tambahnya.

Humas Kemenaker Soes Hindharno mengatakan pemerintah telah memiliki beberapa program untuk membantu buruh yang kehilangan pekerjaan atau masyarakat umum lainnya yang terdampak Covid-19. Selain program Kartu Prakerja, ada juga program padat karya infrastruktur, padat karya produktif, tenaga kerja mandiri, dan program lainnya.

"Memang tujuannya itu tidak dikasih uang gratisan. Misalnya ada kelompok wirausaha mandiri, dikasih program yang ada manfaat atau benefit yang diterima langsung oleh si peserta tersebut, bukan seperti orang antre langsung dapat beras, telur, atau minyak. Jadi tetap melalui kelompok atau program yang bisa dipertanggungjawabkan," kata Soes.