Fadli Zon Geram Dengar 500 TKA China Bakal Masuk ke Sulawesi Tenggara

Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon.
Sumber :
  • Anwar Sadat

VIVA – Saat Indonesia tengah pandemi Virus Corona COVID-19, kabar mengejutkan datang dari Sulawesi Tenggara (Sultra). Sebanyak 500 TKA asal China akan datang untuk bekerja di perusahaan PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), Kabupaten Konawe.

Jadi Gubernur Jakarta, Pramono Anung Tegas Akan Jual Saham Anker Bir

Kabar kedatangan 500 TKA ini mendapat penolakan dari Anggota DPRD di Sultra. Penolakan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Sultra, Rabu 29 April 2020. 

Ketua DPRD Sultra Abdurahman Saleh mengatakan kebijakan tersebut diambil bukan karena anti-China. Gubernur Sultra, Ali Mazi pun dilaporkan juga menolak kedatangan 500 TKA Tiongkok tersebut.

ASR-Hugua ke Masyarakat Sultra: Kami Akan Memastikan Kesejahteraan Kalian

Menanggapi hal ini, Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Fadli Zon ikut geram. Ia menilai mendatangkan TKA China menghina akal waras masyarakat Indonesia.

"Sungguh keterlaluan masih memasukkan TKA China di tengah pandemi Covid-19. Ini menghina akal waras kita. Mmgnya tak ada pekerja/buruh kita yg bisa melakukan pekerjaan itu. Ini bertentangan dg semangat PSBB n karantina apalagi dr negara sumber Virus Corona. Dukung Pak Gubernur," tulis Fadli.

Bupati Kepulauan Seribu Junaedi Meninggal Dunia

Sebelumnya, Fadli juga mengkritik aksi bagi-bagi sembako Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali ramai di media sosial.  Hal itu ditunjukkan lewat video viral yang beredar, video itu mulanya dibagikan oleh kanal YouTube iNews dan ramai dibagikan ulang oleh warganet.

Ia menilai, seyogyanya pekerjaan itu dilakukan Ketua RT atau RW. Tujuannya agar lebih merata dan beradab.

"Pak @jokowi yth. Membagi sembako di jalanan sangat bertentangan dg prinsip PSBB n bisa membahayakan mereka yg berebutan. Biarlah tugas membagi2 ini cukup dilakukan oleh RT dan RW.  Agar merata dan lebih beradab. Bapak bisa memikirkan kebijakan2 yg lebih strategis. Terima kasih," tulisnya.

Baca: Diserang Bupati, Mensos: Kami Tidak Mengunci Daftar Penerima Bansos

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di KPK

KPK Usut Jual Beli Aset Milik Anggota DPR Anwar Sadad di Kasus Dana Hibah Jatim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mendalami soal dugaan adanya jual beli aset milik Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Anwar Sadad.

img_title
VIVA.co.id
22 November 2024