Jokowi Diminta Batalkan Ruangguru dari Mitra Kartu Prakerja

Aplikasi belajar online Ruangguru.
Sumber :

VIVA – Staf Khusus Milenial Presiden Joko Widodo, Adamas Belva Syah Devara telah mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya. CEO Ruangguru itu memutuskan mundur karena ingin menghindari polemik antara jabatannya sebagai staf khusus Presiden dan perusahaannya sebagai mitra program Kartu Prakerja.

Stafsus hingga Utusan Prabowo-Gibran Diminta Tetap Setor LHKPN, Ada Nama Raffi Ahmad-Gus Miftah

Politikus Partai Demokrat, Rachlan Nashidik, mengapresiasi keputusan Belva. Itu menunjukkan sikap yang bertanggung jawab dan juga menunjukkan masih ada etika publik di Indonesia

"Bagus, Ini memberi kesan baik dan bertanggung jawab bagi dirinya. Kini kita bisa bilang bahwa etika publik masih memiliki tempat terhormat di republik ini," kata Rachland dilansir dari VIVAnews, Rabu 22 April 2020.

Prabowo Lantik Budiman Sudjatmiko-Nanik S Deyang Pimpin Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Presiden Joko Widodo, kata Rachland juga telah memberikan contoh yang baik dengan mengizinkan Belva mundur. Namun ada satu hal penting yang harus dilakukan Jokowi, yakni membatalkan penunjukkan aplikasi untuk pelatihan yang jadi mitra kartu Pra Kerja.

"Dan yang lebih penting membatalkan proyek pelatihan online yang tak relevan saat ini dan cuma menguntungkan perusahaan platform digital," ucap Rachlan.

Musisi Yovie Widianto Dilantik Jadi Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif

Rachland meminta, dana tersebut agar dialihkan menjadi dana Bantuan Langsung Tunai atau BLT. Karena saat ini, bantuan tersebutlah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Selain itu, dampaknya juga akan lebih banyak. Salah satunya yakni dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

"Lebih baik alihkan dananya jadi BLT agar rakyat bisa belanja kebutuhan hidup sehari-hari dan multiplier effectnya menggerakkan ekonomi," kata dia.

Baca: Mundur dari Stafsus Presiden, Belva Bisa Terancam 8 Tahun Penjara

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (kiri)

Dari 109 Menteri, Wamen, Stafsus dan Utusan Khusus di Kabinet Merah Putih, 59 Sudah Lapor LHKPN

KPK mengingatkan, kepada pejabat negara yang baru dilantik, di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran, periode 2024-2029, untuk segera melaporkan LHKPN mereka, usai menjabat.

img_title
VIVA.co.id
15 November 2024