Banyak Masalah Kartu Prakerja saat Wabah Corona

VIVA – Peluncuran Kartu Prakerja yang menjadi program unggulan Presiden Jokowi ternyata memunculkan banyak persoalan. Pengelolaan uang negara untuk program itu dianggap tidak profesional, akuntabel dan terbuka. 

Menurut anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, tujuan program itu memang perlu diapresiasi, tapi masalah yang ditimbulkan saat ini perlu segara diselesaikan. Apalagi peluncuran program ini bersamaan dengan pandemi corona atau covid-19.  

Pertama, kartu prakerja ini diluncurkan di tengah situasi penyebaran virus corona. Padahal, kartu prakerja ini ditujukan sebagai sarana pelatihan untuk skilling, upskilling, dan reskilling. 

Skilling adalah program pelatihan yang ditujukan untuk angkatan kerja baru yang ingin mendapatkan keahlian. Upskilling program pelatihan yang ditujukan bagi pekerja yang membutuhkan peningkatan keterampilan atau karier. Sementara reskilling adalah pelatihan dengan memberikan keterampilan baru bagi pekerja yang di PHK sebagai dampak dari perkembangan teknologi.

"Baik skilling, upskilling, maupun reskilling semuanya akan lebih ideal bila dikerjakan dalam bentuk tatap muka. Apalagi dalam pelatihan itu nanti ada praktikum yang harus diikuti dan dikerjakan secara langsung. Lalu pertanyaannya, apakah kira-kira program ini tepat diluncurkan sekarang?" Kata Saleh, Jumat 17 April 2020.

Kedua, proses rekrutmen peserta program ini dinilai tidak objektif. Sebab proses seleksinya akan dilaksanakan dengan cara undian dan itu artinya, mereka yang sudah terdaftar akan diundi secara acak oleh komputer. Nama-nama yang menang undian, itulah nanti yang akan mengikuti program pelatihan ini.

"Sistem undian seperti itu tentu hasilnya tidak objektif. Sebab, dari sisi yang mendaftar dipastikan akan didominasi mereka yang ada di kota-kota besar. Dengan begitu, peluang mereka lulus juga jauh lebih besar. Selain itu, alat komunikasi untuk mendaftar program ini pasti lebih baik di daerah perkotaan dibandingkan di pedesaan. Saya khawatir, mereka yang tinggal di daerah peluang lolosnya lebih sedikit," ujarnya. 

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MKD ini menyarankan agar pemerintah menetapkan kelulusan lebih objektif. Setidaknya, ada seleksi yang melihat minat dan bakat calon peserta, termasuk persebaran pesertanya di daerah. Dengan begitu, manfaatnya akan lebih terasa.

Saleh menyarankan, sebaiknya program ini ditukar saja menjadi program bantuan sosial, dengan begitu, target sasarannya bisa lebih luas. Dengan anggaran 20 triliun, program ini diperkirakan bisa menyentuh kurang lebih 13,3 juta keluarga miskin dan kurang mampu dengan perhitungan masing-masing mendapat 1,5 juta rupiah. 

"Nanti jika virus corona telah berlalu, program kartu prakerja ini bisa dilaksanakan lagi. Demi kebaikan masyarakat, tentu tidak ada salahnya opsi ini dipertimbangkan," ujarnya.

Setiap penerima Kartu Prakerja mendapatkan paket manfaat total senilai Rp3.550.000 yang terdiri dari bantuan biaya pelatihan sebesar Rp1 juta. Biaya pelatihan itu dapat dipergunakan untuk membeli satu atau lebih pelatihan di delapan mitra platform digital hingga akhir 2020.

Sisanya, berupa insentif yang terdiri dari dua bagian, pertama insentif pasca penuntasan pelatihan senilai Rp2,4 juta yang akan diberikan sebesar Rp600 ribu per bulan selama empat bulan. Kedua, insentif pasca pengisian tiga kali survei evaluasi sebesar Rp50 ribu dengan total Rp150 ribu.

“Insentif akan ditransfer ke rekening bank atau e-wallet (dompet digital) LinkAja, Ovo atau GoPay milik peserta,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartato.

Pendaftar Kartu Prakerja Tahap I Didominasi Warga Pulau Jawa

Pendaftar Program Kartu Prakerja terkonsentrasi di pulau Jawa. Berdasarkan data pemerintah, dari total pendaftar pada tahap I yang dibuka sejak 11 April hingga 16 April 2020 sejumlah 5,96 juta orang, mayoritas pendaftar berasal dari daerah-daerah di Pulau Jawa.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartato mengatakan, para pendaftar tersebut mayoritas berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, serta Banten. Baru setelahnya diikuti oleh daerah-daerah lainnya dari Aceh hingga Papua Barat.

Peserta Kartu Prakerja Bukan Penerima Bansos

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartato menyampaikan, penerima kartu prakerja dipastikan bukan yang sedang mendapatkan program bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai.  

"Pertama verifikasi usianya di atas 18 tahun, tidak sedang bersekolah, itu diverifikasi data di Kemendikbud. Kemudian tidak sedang menerima program Bantuan Sosial seperit PKH, BLT, tapi kalau dari keluarga itu anaknya bisa ikut pelatihan," katanya.

Insentif Kartu Prakerja Mulai Ditransfer ke Peserta

Pemerintah mulai melakukan proses pencairan dana pelatihan dan insentif bagi 200 ribu peserta yang lolos Program Kartu Prakerja mulai pekan depan, Senin, 20 April 2020. Insentif akan dikirimkan ke dompet digital milik peserta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartato menjelaskan, 200 ribu peserta yang terpilih akan diinformasikan melalui SMS mulai hari ini, Jumat 17 April 2020 hingga Senin 20 April 2020. Setelahnya, pelatihan sudah bisa mulai diikuti dan biayanya maupun insentif juga akan diberikan.

Kesempatan dalam Kesempitan 

Masih banyak terjadi masalah dalam Program Kartu Prakerja yang diluncurkan pemerintah. Mulai dari urusan teknis laman untuk pendaftaran secara daring (online) yang kerap eror dan sulit diakses. 

Kemudian uang insentif yang tak seberapa, kewajiban mengikuti pelatihan padahal yang dibutuhkan uang tunai untuk menyambung hidup, sampai dugaan kongkalikong staf khusus Presiden yang terlibat sebagai salah satu mitra program itu.

Menurut politisi Partai Demokrat, Rachland Nashidik, bila ada delapan platform yang ditunjuk untuk menyediakan jasa pelatihan itu, berarti masing-masing perusahaan aplikator bakal menerima Rp700 miliar. Masalahnya, tak ada lelang tender atau sayembara untuk menentukan kedelapan aplikator itu sebagai mitra.

Keberadaan platform Skill Academy juga menjadi perkara lain. Produk itu diketahui milik aplikasi Ruangguru, perusahaan startup teknologi asal Indonesia yang berfokus pada pendidikan. Salah satu pendirinya ialah Adamas Belva Syah Devara, sekarang Staf Khusus Presiden Joko Widodo. Tak pelak lagi fakta itu segera memunculkan spekulasi bahwa ada kongkalikong pejabat negara yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan di tengah kesulitan pandemi Covid-19.

ICW Minta Jokowi Pecat Staf Khusus

Organisasi antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan Presiden Joko Widodo harus memecat staf khusus (stafsus) yang diduga punya konflik kepentingan atas program Kartu Prakerja. Seperti Ruang Guru yang didirikan Belva Devara sebelum menjadi stafsus. Ruang Guru akan menjadi salah satu dari delapan perusahaan penyedia pelatihan dalam program pelatihan Kartu Prakerja. 

Update informasi terkait penanganan wabah corona dalam tautan berikut ini.

Halaman Selanjutnya

ICW Minta Jokowi Pecat Staf Khusus