Bagaimana Papua setelah Dana dan Status Otsus Berakhir

Akar Masalah di Papua Akar masalah di Papua

Dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada 2009 dalam dokumen yang dinamakan "Papua Road Map", berikut empat akar masalah Papua menurut LIPI:

1. Masalah sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia. Orang-orang Papua belum merasa integrasi ke Indonesia dilakukan dengan benar, sehingga masih perlu dibicarakan.

2. Kekerasan dan pelanggaran HAM yang berlangsung di Papua dari 1965 melalui operasi militer nyaris tak ada pertanggungjawaban dari negara.

3. Perasaan terdiskriminasi dan termajinalkan yang diakibatkan oleh penyingkiran orang-orang Papua dalam rumusan pembangunan di tanah mereka.

4. kegagalan pembangunan di Papua itu sendiri yang melingkupi bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat.

Opsi referendum dan diplomasi di Pasifik

Salah satu hak dasar manusia yang diperjuangkan sebagian orang Papua melalui "United Liberation Movement for West Papua" (ULMWP) adalah hak untuk merdeka.

Pemimpin ULMWP Benny Wenda, dalam pidatonya di forum Melanesian Spearhead Group (MSG) yang beranggota negara-negara di Pasifik mengatakan, sebaiknya Pemerintah Indonsia belajar dari negara pasifik.

"Indonesia harus belajar dari contoh negara-negara Pasifik terdepan di dunia yang telah memberi orang hak untuk menentukan nasib sendiri," kata Benny.

Benny merujuk pada pemerintah Papua Nugini dan Kaledonia Baru yang telah menawarkan referendum kemerdekaan kepada masyarakat Bougainville dan Kanaki.

"Indonesia harus mengikuti contoh-contoh demokratis ini dengan membiarkan orang Papua menggunakan hak penuh kami untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan yang telah kami tolak pada tahun 1969," tambahnya.

Pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda (tengah) hadir dan menyampaikan pidato di forum pertemuan Menteri Luar Negeri dan Pejabat Senior Melanesian Spearhead Group (MSG), di Fiji, 10-12 Februari 2020.

Supplied: ULMWP

Diplomasi ULMWP di kancah internasional sepuluh tahun belakangan ini terjalin kuat melalui aliansi dengan negara-negara di Pasifik, di bawah ikatan ras melanesia yang sama.

Pada Januari 2019, Benny mengirimkan Petisi Rakyat yang berisi 1,8 Juta tanda tangan yang menuntut hak kemerdekaan, kepada Komisaris Tinggi PBB di Jenewa, disponsori oleh Pemerintah Vanuatu.

Langkah ULMWP ini dipandang Adriana dan Bambang sebagai tantangan bagi Pemerintah Indonesia.

"Satu suara [dukungan bagi kemerdekaan Papua] pun berharga, karena dua, tiga, dan empat suara, dimulai dengan satu suara," kata Bambang.

"Sepuluh tahun terakhir ini solidaritas negara-negara Pasifik memang menguat. Ini momentum untuk Pemerintah Indonesia juga agar tidak selalu defensif dalam diplomasi internasional," kata Adriana.

Adriana dan Bambang sepakat, sangat kecil kemungkinan referendum bagi kemerdekaan Papua terealisasi.