Klarifikasi BPIP Soal Ramainya 'Assalamualaikum Diganti Pancasila'
- ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww.
VIVA – Beredar kabar yang menyebut bahwa Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi yang mengusulkan mengganti Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh diganti dengan Salam Pancasila.
Terkait hal itu, Direktur Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP, Aries Heru Utomo menjelaskan pemberitaan berasal dari wawancara ‘Blak-blakan Kepala BPIP: Jihad Pertahankan NKRI’ di salah satu media nasional pada 12 Februari 2020.
Wawancara tersebut dilakukan sebelum Kepala BPIP melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, pada 18 Februari 2020. Jadi, Kepala BPIP dalam kaitan ini tidak membuat pernyataan baru setelah RDP dengan Komisi II DPR.
Untuk itu, perlu disimak juga petikan pernyataan Kepala BPIP di video detik.com tanggal 12 Februari 2020, mulai menit 29.08 hingga 32.56. Berikut wawancaranya seperti siaran tertulis yang diterima VIVA pada Minggu, 22 Februari 2020.
"Daud Jusuf (Menteri Pendidikan era Orde Baru) ketika menjadi menteri, tidak pernah mengucapkan Assalamualaikum di hadapan publik. Tapi, ketika (bertemu) pribadi fasih betul (mengucapkan Assalamualaikum). Mungkinkah nilai-nilai semacam Daud Jusuf ini dihidupkan kembali?," tanya presenter.
Lalu, begini jawaban Yudian.
"Dulu kita sudah mulai nyaman dengan Selamat Pagi (sebagai salam nasional). Tapi, sejak reformasi diganti dengan Assalamualaikum. Maksudnya di mana-mana tidak peduli ada orang Kristen, Hindu, pokoknya hajar saja. Tapi karena mencapai titik ekstremnya, maka sekarang muncul kembali. Kita kalau salam sekarang ini harus 5 atau 6 (sesuai dengan agama-agama). Nah ini jadi masalah baru lagi. Sekarang sudah ditemukan oleh siapa gak tau Yudi latief atau siapa yang lain (yang namanya) Salam Pancasila," ujar Yudian.
Selanjutnya, Yudian kembali mendapat pertanyaan terkait dengan Salam Pancasila. Apakah beliau sependapat dengan Salam Pancasila tersebut. Kemudian, ia menjelaskan salam Assalamua’alaikum maksudnya mohon izin permohonan kepada seseorang dan kalimat agar semangat.
"Iya, Salam Pancasila. Salam itu kan maksudnya mohon izin atau permohonan kepada seseorang sekaligus mendoakan agar kita selamat. Itulah makna salam. Nah Bahasa Arab, Assalamualaikum Wr Wb," ujarnya.
Untuk menjelaskan pernyataannya, Kepala BPIP mengambil contoh ada hadist. Kalau sedang berjalan dan ada orang duduk, maka ucapkan salam. Nah, itu maksudnya adaptasi sosial.
"Itu di zaman agraris, sekarang zaman industri dengan teknologi digital. Sekarang mau balap pakai mobil, salamnya pakai apa? Pakai lampu atau klakson. Kita menemukan kesepakatan-kesepakatan bahwa tanda ini adalah salam. Jadi kalau sekarang kita ingin mempermudah, seperti dilakukan Daud Jusuf," ujarnya.
Maka, kata dia, untuk di public service cukup dengan kesepakatan nasional misalnya Salam Pancasila. Itu yang diperlukan hari-hari ini. Daripada ribut-ribut itu para ulama, gara-gara imam sholat bilang kalau ucapkan shalom berarti jadi orang kristen.
"Wong Nabi Muhammad SAW saja mendoakan Raja Najasi yang Kristen saat wafat. Ada unsur kemanusiaan. Nah kita juga begitu, ngomong Shalom tidak ada unsur teologisnya. Wong kita sampaiukan (salam) supaya kita damai. Maaf, bagi orang Kristen mengucapkan salam juga tidak menjadi bagian teologis. Itu kode nasional yang tidak masuk dalam akidah. Kalau bisa dipakai tidak masalah," katanya.
Dari pernyataan Yudian tersebut, jelas sekali tidak ada satu pun narasi yang semata menyatakan penggantian Assalamualaikum dengan Salam Pancasila. BPIP tidak pernah mengusulkan penggantian Assalamualaikum dengan Salam Pancasila.
Tapi, kata dia, yang disampaikan adalah mengenai kesepakatan-kesepakatan nasional mengenai tanda dalam bentuk salam dalam pelayanan publik, dalam kaitan ini kesepakatannya adalah Salam Pancasila.
"Salam Pancasila sebagai salam kebangsaan diperkenalkan untuk menumbuhkan kembali semangat kebangsaan, serta menguatkan persatuan dan kesatuan yang terganggu karena menguatnya sikap intoleran," ucapnya.
Kepala BPIP Minta Tambahan Anggaran Rp100 Miliar Buat Sosialisasi Pancasila ke Pegiat Medsos
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi mengajukan usulan penambahan anggaran tahun 2025 kepada Komisi II DPR RI senilai Rp100 miliar.
