Nadiem Jengkel Besar, Bayar SPP Pakai Gopay Dicap Konflik Kepentingan
- Twitter/@Kemdikbud_RI
VIVA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengungkapkan rasa jengkelnya ketika baru-baru ini dianggap ada konflik kepentingan terkait aplikasi Gopay bisa digunakan untuk membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) sekolah.
Belakangan isu itu mencuat di media sosial lantaran Gopay, salah satu layanan aplikasi GoJek seolah punya keterkaitan dengan kebijakan kementerian yang dipimpin Nadiem. Nadiem sendiri diketahui sebelum menjabat menteri dikenal sebagai pendiri sekaligus CEO Gojek.
"Makanya kalau ada komentar seperti itu saya ekstra jengkel," kata Nadiem saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 20 Februari 2020.
Nadiem mengklaim dalam hidupnya, dia memegang prinsip tiga hal. Yang pertama NKRI, kedua Pancasila dan ketiga adalah integritas. Mengenai Gopay sudah digunakan pada alat pembayaran dalam dunia pendidikan, Nadiem merasa ada pihak-pihak yang meragukan integritasnya.
"Karena itu merupakan satu hal yang saya sangat bangga dengan diri saya untuk bisa menjaga integritas," ujarnya.
Nadiem menegaskan, penggunaan Gopay sebagai alat pembayaran bukan berdasarkan arahannya. Adapun Gopay dapat digunakan alat pembayaran SPP menurut dia, sudah merupakan rencana lama jauh sebelum dirinya ditunjuk menjadi menteri.
Tidak hanya GoJek, perusahaan dompet digital lainnya juga masuk ke sistem pembayaran sekolah yang mulai melakukan itu yakni transaksi digital.
"Itu adalah hal yg terjadi di pasar kompetisi sengit di antara dompet digital di mana semua bisa menerima apa pun, mau itu Gopay, mau itu Ovo, mau itu LinkAja, mau itu Sana. Dan semua dompet digital akan bermain di semua jenis merchant, mau itu restoran, sekolah swasta, warung pinggir jalan dan lain- lain," kata dia.
Sebelumnya, fungsi Gopay yang dapat digunakan membayar SPP memantik reaksi dari berbagai kalangan. Tidak hanya dari DPR, Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu bahkan menyebut pengunaan aplikasi pada sistem pembayaran sekolah termasuk Gopay tidak melalui tender dan karena itu menurut dia, rawan korupsi.
Wamendagri Bima Arya: Validitas Data Dukcapil Kunci Sukses Indonesia Emas 2045
WA mendagri Bima Arya menegaskan pentingnya validitas data kependudukan sebagai fondasi utama dalam mendukung pencapaian target Indonesia Emas 2045.
