Soal Pemulangan Eks ISIS, Jokowi Perlu Dengar Pendapat Tito Karnavian
- vstory
VIVA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan untuk mendengar pandangan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, terkait kabar ingin pulangnya warga negara Indonesia (WNI) eks kelompok organisasi ISIS dari Suriah ke Tanah Air.
Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon mengaku mendapatkan pertanyaan tentang mantan kombatan ISIS ini. Tentu, ia pusing karena sadar belum cukup ilmunya untuk menjawab secara komprehensif.
"Soal ini dibanding yang lain, saya lebih ingin dengar pendapat Pak Tito sebenarnya," kata Jansen lewat Twitter yang dikutip pada Selasa, 11 Februari 2020.
Alasannya, kata dia, bukan karena Tito pernah bertugas di Densus Anti Teror, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) atau Kapolri. Tapi, karena Tito memang ilmuwan kelas berat di bidang ini (Ph.D).
"Dialah (Tito) hari ini menurut saya orang Indonesia yang paling 'par excellence' bicara soal ini," ujarnya.
Menurut dia, Tito dalam menyelesaikan program Doktor mengambil Disertasi soal 'Explaining Islamist Insurgence' di @RSIS_NTU. Ini merupakan karya 'masterpiece' soal terorisme.
"Didalam dikuak proses-proses radikalisasi, indoktrinasi, dan lain-lain. Paripurna ilmu pak Tito ini! Tak kalah dengan Rohan Gunaratna, Kumar Ramakrishna, Sashi Jayakumar dan lain-lain," jelas dia.
Malah, kata Jansen, Tito lebih lengkap dibanding nama-nama di atas. Sebab, Tito bukan sekadar akademisi kampus tapi juga praktisi yang langsung menumpas terorisme.
"Jadi, apapun nanti keputusan Presiden @jokowi soal ex ISIS ini, pandangan komperhensif Pak Tito penting didengar. Bukan lainnya yang tak ahli, pak. Selamat bekerja pemerintah," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menolak WNI eks organisasi ISIS yang dikabarkan ingin kembali ke Tanah Air. Sebab, sempat viral juga mereka telah membakar paspornya di media sosial.
Namun, kata Jokowi, untuk memutuskan rencana kepulangan eks kombatan ISIS itu tentu harus dibahas dalam rapat terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju.
"Kalau saya saja sih, ya saya akan bilang tidak. Tapi tentu saja, ini masih akan dibahas dalam rapat terbatas," tutur Jokowi.
