Harun Masiku Buron, Tim Hukum PDIP Minta Publik Tak Sudutkan Yasonna

Anggota Tim Hukum PDIP, I Wayan Sudirta.
Sumber :
  • Eduward Ambarita/VIVA.co.id

VIVA – Koordinator Tim Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), I Wayan Sudirta, meminta publik tidak mempolitisasi berlebihan dan menyudutkan Menkumkam Yasonna Laoly terkait kasus suap PAW PDIP, yang menyeret kader PDIP Harun Masiku. Tak hanya Yasonna, publik juga diminta tidak menyudutkan PDIP.

Belum Terbitkan DPO Buat Sahbirin Noor, KPK Berkaca dari Kasus Harun Masiku

"Janganlah politisasi berlebihan, menyudutkan Pak Yasonna, menyudutkan PDIP, tidak ada apa-apa sudah disudutkan. Tidak ada apa-apa disudutkan, belum ada apa-apa disudutkan," kata I Wayan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 5 Februari 2020.

I Wayan justru meminta seluruh pihak sebaiknya sama-sama introspeksi diri untuk kemajuan bangsa. Sebaiknya semua pihak mengontrol diri, ini agar tak terjadi kegaduhan yang tak perlu. Apalagi selalu menyudutkan PDIP dengan menggunakan kasus.

Rapat Bareng Menkum, Yasonna Singgung soal Titipan RUU dari Pemerintah kepada DPR

"Sebagai partai pemenang, kami menyadari politisasi kasus-kasus seperti ini dimanfaatkan oleh pihak yang ingin menyudutkan PDIP. Tapi jangan berlebih-lebihan," kata Wayan.

Ditegaskan I Wayan, PDIP sudah tak ada hubungan dengan Harun Masiku. Apa yang terjadi pada Harun jelas di luar yang terkait dengan PDIP. Karena itu, kenapa harus selalu dikaitkan dengan PDIP.

Yasonna Jelaskan Pengakuan Megawati Tak Punya Ponsel karena Sering Disadap

"Masa PDIP dikait-kaitkan, Harun Masiku segera menyerahkan diri. Karena makin lama dia tidak menyerahkan diri, tuduhan-tuduhan ini masih saja diarahkan. Walaupun kami anggap tuduhan ini politisasi," kata Wayan.

Menurut  I Wayan, Yasonna telah dua kali dipilih menjadi menteri karena keberanian dan kecerdasannya. Publik diminta tidak berburuk sangka pada Yasonna.

"Mari kita lihat hasil, hasilnya ini jangan sampai kita menduga-duga tapi keliru. Sementara orang terlanjur diterpa isu negatif, citra buruk," kata Wayan.

Menurutnya, Yasonna hanya salah satu menteri selain menteri yang menjadi fungsionaris partai. Jadi bukan hal baru, tapi kenapa ketika Yasonna menduduki posisi itu menjalankan tugas itu, fungsionaris partai lalu dipersoalkan. Kenapa yang lain-lain tidak dipersoalkan, ini kan menjadi sudut pandang tersendiri," kata Wayan.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di KPK

KPK Sebut Kasus Eks Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Tak Sama dengan Harun Masiku

KPK menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi berupa pemberian fee proyek di Kalimantan Selatan (Kalsel) sampai saat ini masih diusut.

img_title
VIVA.co.id
22 November 2024