100 Kerja Jokowi-Maruf, Ramai Tagar #100HariUnfaedah
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin sudah memasuki 100 hari kerja bersama Kabinet Menteri Indonesia Maju periode 2019-2024. Namun, tiba-tiba ramai tanda pagar (tagar) #100HariUnfaedah di media sosial Twitter pada Kamis, 30 Januari 2020.
Anggota DPR Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera), Mardani Ali Sera mengatakan, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf memasuki 100 hari kerja. Makanya, ada catatan untuk Jokowi dan Maruf, di antaranya mengenai agenda pemberantasan korupsi.
"Pelemahan KPK melalui UU yang baru kian terasa. #100HariJokowi," kata Mardani seperti dikutip dari Twitter pada Kamis, 30 Januari 2020.
Selain itu, Mardani menyebut bahwa kasus Harun Masiku tersangka kasus suap terkait pergantian antar waktu (PAW) calon anggota DPR RI dari PDI Perjuangan periode 2019-2024 sebagai contoh pelemahan KPK.
"Kasus Harun Masiku menjadi contoh betapa KPK lemah di UU yang baru. Padahal, semua sepakat sampai saat ini korupsi adalah kejahatan extra ordinary. Janji penerbitan Perpu seakan hilang tanpa bekas, roadmap pemberantasan korupsi mulai hilang. #100HariJokowi," ujarnya.
Sementara akun D_Mechy @YongL4dy menyebut, pemerintahan Jokowi-Maruf selama 100 hari ini banyak meninggalkan persoalan. Misal, KPK diperlemah, iuran BPJS Kesehatan naik, pencabutan subsidi LPG 3 kilogram (kg), bayar tol naik, nasib honorer tidak jelas alias di-PHP.
"Tentu saja, utang semakin bertambah. Apa masih harus pura-pura bahagia? Bermasalah, 100 Hari Kerja Jokowi-Maruf, tidak menggembirakan #100HariUnfaedah," tulisnya.
Selain itu, akun Zanna Kirania @_Z4nna__ menambahkan, pemerintahan Jokowi-Maruf juga mengancam bagi kelestarian lingkungan hidup selama 100 hari kerja periode 2019-2024 ini.
"Walhi menilai, kebijakan investasi pada 100 hari masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf menjadi ancaman bagi kondisi kelestarian lingkungan hidup. 100 Hari Gagal," ucapnya.
Bela Jokowi, Rampai Nusantara Tak Sependapat Dengan Hasto Soal Kriminalisasi Terhadap Anies
Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar tidak sependapat dengan pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait dugaan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan.
