Hasto Kristiyanto dan 2 Komisioner KPU Diperiksa KPK
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terkait kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu(PAW) calon legislatif PDIP.
Hasto yang datang memenuhi panggilan tersebut bilang kedatangannya adalah sebagai tanggung jawab sebagai warga negara dalam menjaga marwah lembaga antikorupsi. Dia diperiksa sebagai saksi dan untuk melengkapi berkas penyidikan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu setiawan.
Kendati demikian, dia belum bisa menjelaskan secara detail. Namun Hasto berjanji akan memberikan keterangan setelah menjalani pemeriksaan.
"Terhadap dugaan apa yang terjadi kepada mantan Komisioner KPU saudara Wahyu. Nanti kita lihat, keterangan siap saya berikan dengan sebaik-baiknya," kata dia, di Kantor KPK, Jakarta, Jumat, 24 Januari 2020, dikutip dari VIVAnews.
Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa Hasto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Saeful Bahri. Saeful merupakan staf di DPP PDIP dan kerjanya di bawah perintah Hasto Kristiyanto.
“Hasto diperiksa untuk tersangka SAE (Saeful),” ungkap Ali.
Tak cuma Hasto, ternyata tiga staf DPP PDIP juga ikut dipanggil untuk memberikan keterangan terkait kasus suap proses pergantian antar waktu anggota DPR RI dari PDIP yang telah menjerat staf DPP PDIP Saeful Bahri sebagai tersangka. Ketiga staf DPIP tersebut, yakni Geri, Riri dan Kusnadi.
KPK juga memanggil dua komisioner KPU untuk memberi keterangan sebagai saksi. Kedua orang tersebut, yakni Evi Novida dan Hasyim Asyari. Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Saeful.
Seperti diketahui, KPK telah menetapkan kader PDIP Harun Masiku, Wahyu setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Bawaslu, dan Saeful sebagai pihak swasta sebagai tersangka kasus suap PAW caleg PDIP pada 9 Januari 2020 lalu. Sementara Harun Masiku saat ini masih buron.
Calon Gubernur Ini Ditangkap KPK, Jangan Kaget Lihat Koleksi Mobil Mewahnya
Salah satu calon gubernur terjaring opersi tangkap tangan, alias OTT KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Calon pemimpin daerah tersebut adalah Rohidin Mersyah yang menjab
