Keluarga Besar ABRI Minta Usut Tuntas Skandal Dana Asabri
- Web Asabri
VIVA – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengumumkan ada skandal yang lebih besar dibanding PT Asuransi Jiwasraya, yaitu PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).
Perwakilan dari Solidaritas Keluarga Besar ABRI (Soskabri), Ario Rambang Pangestu menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memerintahkan seluruh penegak hukum untuk mengusut tuntas skandal dugaan korupsi asuransi Asabri.
"Kepada Bapak Presiden Jokowi dan Menkopolkam RI agar segera Usut tuntas skandal mega korupsi di tubuh PT Asabri hingga ke akar-akarnya," kata Ario dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020.
Menurut dia, pemerintah harus bersikap tegas kepada para pelaku koruptor tanpa pandang bulu, baik mereka penyandang pangkat jenderal maupun purnawirawan jenderal.
"Apabila mereka terlibat korupsi harus dicabut bintang jasanya dan tidak layak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan dan sederajat," ujarnya.
Ia berharap aparat penegak hukum jangan pernah ragu apalagi takut untuk mengusut skandal korupsi dana asuransi Asabri, karena rakyat Indonesia selalu mendukung untuk menegakkan hukum seadil-adilnya.
"Hanya dengan tegaknya keadilan negeri ini akan makmur dan sejahtera," ujar dia.
Di samping itu, Ario juga menekankan agar pelaku korupsi dan penikmat dana asuransi Asabri supaya seluruh hartanya dimiskinkan, dihilangkan segala fasilitas serta pencabutan hak akses prioritas di pemerintah.
Diketahui, dugaan skandal Asabri ini diungkapkan oleh Mahfud MD pada Jumat, 10 Januari 2020. Dia menyebut, ada skandal yang jumlahnya lebih fantastis dibanding kasus Jiwasraya, yakni Asabri.
"Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya. Di atas Rp10 triliun itu," kata Mahfud.
Baca juga:
Massa Pro dan Kontra Anies Bakal Demo, #JagadanKawalAnies Trending
Empat Keluarga Jokowi Bakal Maju di Pilkada 2020?
OJK Beri Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Asuransi Jiwasraya dan Berdikari
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (PT AJS) dan PT Berdikari Insurance (PT BIC).
