Pejabat Satu Almamater Saling Tuding Penyebab Banjir Jakarta

Banjir di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat pada Kamis, 2 Januari 2020.
Sumber :
  • tmc polda metro

VIVA – Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, silang pendapat terkait penyebab banjir yang merendam sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Bencana banjir itu terjadi pada Rabu 1 Januari 2020.

61 RT Masih Terendam Banjir Hari Ini Imbas Hujan Deras saat Pencoblosan Pilkada

Pemerintah saling tuding penyebab banjir Jakarta, baik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, maupun Gubernur DKI Anies Baswedan.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief mengatakan harusnya pemerintah kompak mencari solusi mengatasi banjir di Jakarta dan sekitarnya. Menurut dia, akhiri semua hal buruk yang pernah ada.

Minggu Pagi, 4 RT di Jakarta Barat Masih Terendam Banjir

Sebab, kata dia, Jokowi ketika menjadi Wali Kota Solo pernah ‘melawan’ Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), soal penyaluran bantuan langsung tunai (BLT). Kini, giliran Anies yang ‘melawan’ Presiden Jokowi soal penyebab banjir.

Titik Banjir di Jakarta Bertambah jadi 31 RT, Ini Daftarnya

“Apakah kepala daerah boleh melawan kepala negara? Seharusnya tidak. Pak Anies melawan kesimpulan Pak Jokowi soal sampah penyebab banjir. Dulu, Pak Jokowi (saat) Wali Kota sempat melawan Pak SBY soal penyaluran BLT,” kata Andi lewat Twitter, dikutip Jumat 3 Januari 2020.

Padahal, kata Andi, Jokowi, Anies, Basuki dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati merupakan lulusan Universitas Gajah Mada (UGM). Sebaiknya, mereka tidak saling menyalahkan dalam persoalan banjir di Jakarta.

“Pak Jokowi dari UGM, Pak Anies dari UGM, Pak Basuki dari UGM, kepala BMKG dari UGM. Jangan ribut melulu, malu sama perguruan tinggi yang lain,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan harusnya pemerintah bersama-sama mewujudkan kesejahteraan rakyat, bukan merasa paling hebat kinerjanya dari pejabat lain.

“Terlihat mental mereka bukan pelayan, tapi sedang berkompetisi untuk kekuasaan. Mungkin sudah berasa 2024. Prihatin,” kata Ferdinand.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya