Ribut Ekspor Benih Lobster, Edhy Prabowo: Belum Diputuskan
VIVA – Polemik tentang rencana ekspor benih lobster masih terus bergulir. Akhirnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memberikan klarifikasi terkait rencana ekspor benih lobster Indonesia ke luar negeri.
Edhy mengunggah cuplikan video klarifikasi di media sosial. Pasalnya, beberapa hari sempat ramai menjadi perbincangan publik mengenai rencana ekspor benih lobster.
Dia berniat akan merevisi peraturan yang diteken era Susi Pudjiastuti, yakni Peraturan Menteri Nomor 56 tahun 2016 tentang Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia.
"Kemarin cukup ramai tentang lobster," kata Edhy seperti dikutip dalam akunnya di Twitter, Selasa, 17 Desember 2019.
Politisi Partai Gerindra ini mengaku belum memutuskan untuk mengeskpor benih lobster. Sebab, mereka masih ingin melihat dan mendengarkan dari semua sisi.
Kemudian, mempelajari bersama-sama dengan sejumlah stakeholder. Setelah itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan bakal menyampaikan hasil rekomendasinya.
"Saat ini masih belum ada kebijakan yang diambil, masih kami kaji. Ini baru dalam tahap pendalaman," ujarnya.
Menurut Edhy, pemerintah harus mencari jalan keluar untuk ribuan orang yang tergantung pada sektor ini. Memang, simulasinya banyak dan ini tugas pemerintah mencari jalan keluarnya.
"Apakah kita akan eskpor? Itu salah satu solusi. Apakah solusinya benar? Itu lagi didalami, belum jadi keputusan," tandas dia.
Baca juga:
7 Tokoh Nasional yang Kematiannya Paling Menggemparkan Tahun Ini
Deretan Kebijakan Jokowi Paling Kontroversial Sepanjang 2019
Tolak ekspor benih lobster 100 persen
Ia menegaskan menolak apabila benih lobster 100 persen diekspor. Bahkan sangat mendukung jika benih lobster dibesarkan di Indonesia 100 persen.
"Kalau mau tanya sikap saya, saya maunya dibesarkan 100 persen di Indonesia karena itulah potensi kita dan akan mendapatkan nilai tambah yang besar," kata Edhy.
Selain itu, dia juga tidak ingin pertumbuhan merusak lingkungan. Meskipun semua demi kemajuan, kata dia, namun kemajuan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan juga harus ditolak.
"Kelestarian lingkungan dan mata pencaharian harus berjalan beriringan," ucapnya.
Aturan Tata Kelola BBL Untungkan Nelayan
Kebijakan pengelolaan lobster yang diatur dalam Permen KP Nomor 7 tahun 2024 mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak.
