Tambah Libur PNS, PKS: Pemerintah Tak Paham Reformasi Birokrasi

Ilustrasi PNS.
Sumber :

VIVA – Anggota Komisi II DPR dari PKS Mardani Ali Sera menilai pemerintah tidak paham reformasi birokrasi sehingga mewacanakan untuk menambah hari libur bagi pegawai negeri sipil (PNS). Menurut dia, wacana tersebut tidak produktif.

PPN Naik 12%, Ini 3 Solusi untuk Pekerja Hadapi Dampak Kenaikan PPN

“Ini sama seperti lontaran isu pemangkasan eselon 3 dan 4, lalu dengan artifisial intelijen, sama dengan lontaran-lontaran yang tidak produktif dalam memahami reformasi birokrasi,” kata Mardani seperti dikutip dari VIVAnews, Rabu, 4 Desember 2019.

Menurut dia, harusnya pemerintah punya grand design reformasi birokrasi jika Indonesia ingin maju. Sehingga, tidak melempar satu-satu wacana itu tapi dibuat grand design dalam jangka panjang, yakni 10 tahun ke depan.

Viral! Ada Sekolah Wajibkan Murid Beli Tempat Makan untuk Program Makan Gratis, Minta Bayaran Rp60 Ribu

“Kemarin PNS bisa kerja di rumah, ramai lagi. Ini libur lagi,” ujarnya.

Ia mengatakan, usulan penambahan hari libur bagi ASN bukan pendidikan politik yang baik untuk masyarakat, justru pemerintah dianggap buang-buang modal sosial. Sebaiknya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan kesejahteraan untuk rakyat.

Kemenperin Tegaskan Kemasan Rokok Diseragamkan Picu Makin Maraknya Produk Ilegal

“Jadi usul saya, pemerintah cerdas sedikit kenapa, jangan melempar yang seperti ini yang tidak jelas. Sekarang kita sudah menambah menteri 34, tambah wamen, lalu mau libur itu. Lho, yang bekerja siapa gitu?” katanya.

Sebelum wacana libur hari Jumat bagi PNS bergulir, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa mengatakan bahwa Bappenas akan melakukan uji coba terhadap 1.000 PNS Bappenas untuk bekerja di mana pun, tak perlu di kantor mulai awal tahun depan.

"Bappenas ingin menjadi contoh dulu. Mudah-mudahan 1 Januari 2020 bisa kita laksanakan," ujarnya, beberapa waktu lalu.

Namun pihaknya masih akan memantau konsep PNS yang bekerja tanpa harus ke kantor. Ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kehidupan modern saat ini, di mana generasi kekinian banyak yang bekerja dengan cara tersebut.

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Desember 2024

Ini Permintaan Puan ke Pemerintah Jelang Nataru 2025

Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta pemerintah memastikan aspek keselamatan dan keamanan sarana dan prasarana transportasi menjelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

img_title
VIVA.co.id
24 Desember 2024