PP PSTE Bolehkan Layanan Publik Taruh Data di Luar Indonesia

VIVA – Pemerintah baru saja menerbitkan PP soal Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik No 71 tahun 2019 yang merupakan revisi PP No 82 Tahun 2012. Namun aturan ini menjadi polemik untuk beberapa pihak. 

Salah satunya pada pasal 20 ayat (3) mengenai memperbolehkan Penyelenggara Sistem Elektronik pada lingkup publik melakukan pengelolaan, pemrosesan dan penyimpanan sistem elektronik dan data elektronik di luar wilayah Indonesia. Dalam hal ini karena ketidaksediaan teknologi penyimpanan di dalam negeri. 

Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan jika layanan publik yang diperbolehkan untuk menggelar di luar wilayah Indonesia harus melewati review dari tiga pihak yaitu Kominfo, BPPT dan BSSN. Selain itu juga bisa ditambahkan sektor yang berkaitan. 

"Harus direview dipastikan bahwa kepentingan nasionalnya terjaga. Keamanannya terjaga. Dan benar-benar dibuktikan tidak ada teknologinya," kata Semuel ditemui di Kantor Kementerian Kominfo, Senin, 2 Desember 2019. 

Dia mengatakan soal teknologi itu bisa juga dibuatkan di dalam negeri, jika dalam analisanya dibutuhkan di Indonesia. 

Klausul itu diadakan, menurut Semuel karena layanan publik harus tetap dilaksanakan. Masyarakat harus tetap mendapatkan layanannya. 

"Artinya gini umpamanya BMKG mengusulkan enggak ada (teknologinya), kita review dulu kenapa minta ditaruh di luar, apa alasannya, dari segi keamanannya bagaimana dari segi teknologinya bagaimana, dari regulasi nya gimana," kata dia. 

Semuel menyatakan jika data bersifat strategis dan tinggi tidak masuk dalam klasifikasi untuk pasal tersebut. Namun hanya untuk yang bersifat rendah. 

"Pastinya enggak bisa datanya itu strategis dan high bolehnya yang rendah. BMKG, pariwisata kan datanya enggak sensitif. Orang promosi kok," ujar dia. 

Sebelumnya, Presiden IDPRO, Hendra Suryakusuma mengatakan Pasal 20 ayat (3) aneh. Menurutnya semua teknologi yang dibutuhkan untuk pengelolaan, pemrosesan, dan atau penyimpanan sistem elektronik dan data elektronik sudah tersedia di Indonesia.

Halaman Selanjutnya

Semuel menyatakan jika data bersifat strategis dan tinggi tidak masuk dalam klasifikasi untuk pasal tersebut. Namun hanya untuk yang bersifat rendah.