Upaya Gagalkan Reuni 212 yang Anti Penistaan Agama
- ANTARA FOTO/Galih Pradipta
VIVA – Jelang pelaksanaan reuni 212 yang digelar Persaudaraan Alumin 212, warganet digegerkan dengan munculnya buletin dakwah yang mengulas mengenai urgensi reuni akbar tersebut.
Dalam edaran yang ramai beredar di media sosial, buletin itu disebarkan pada hari ini Jumat, 29 November 2019. Penerbitnya adalah Buletin Dakwah Rahmatan Lil'Alamin. Buletin itu diberi judul Urgensi Reuni Akbar PA 212, Antara Manfaat dan Madharat. Ditulis oleh H. Daloh Abdaloh. Informasi ini disebarkan di sejumlah masjid di Jakarta saat pelaksanaan salat jumat berjamaah.
"Buletin yang disebar di masjid-masjid untuk membentuk oponi masyarakat bahwa 212 itu pekerjaan yang sia-sia. Tujuannya tak lain menggiring oponi agar masyarakat Muslim tidak menghadiri hajat Reuni 212 dengan dalil-dalil yang diciptakan," kata Oneto Jabrik dalam akun Facebooknya, Jumat 29 November 2019.
Dalam pembukaan buletin itu ditulis omongan dari Wakil Ketua MUI dan sekarang Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid, yang menyayangkan energi umat yang dinilainya terbuang hanya untuk ikut reuni akbar 212.
Menurut beliau, tidak ada urgensi untuk melakukan hal itu, mengingat sudah tidak selaras dengan gagasan kreatif usai aksi bela Islam.
Masih dalam tulisan buletin itu, beliu mengatakan, tidak melihat urgensi yang serius dari acara reuni 212. Kalau hanya sekedar reuni dan silahturahmi betapa besar energi yang harus dikeluarkan oleh umat.
Dalam buletin itu, ucapan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir juga dikutip. Terutama tentang Muhammadiyah yang tidak akan bergabung dalam reuni akbar yang dilakukan oleh alumni 212.
Batalkan Reuni 212
Reuni akbar 212 dan Maulid Agung siap digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin, 2 Desember 2019. Menurut Panitia, Ali Masyhuri, persiapan acara ini sudah mencapai 90 persen.
"Persiapan Maulid Agung dan Reuni 212 mencapai 90 persen. Sejumlah perizinan dan rekomendasi dikantongi panitia dan terima kasih kepada semua pihak termasuk pemprov dan Polda Metro," katanya di Kramat Raya, Jakarta, Jumat, 29 November 2019.
Menurut Ali Masyhuri, ada pihak-pihak yang masih mencoba untuk menggagalkan Reuni 212 ini. Dia menyebutkan, ada spanduk-spanduk yang kontra dengan reuni ini.
"Masih ada kelompok kecil '212 phobia' ingin batalkan Reuni Agung Mujahid 212. Ajakan spanduk menghalangi acara dan batalkan izin, serta ada komentar-komentar negatif. Kami sesalkan aksi-aksi ini," ujar Ali.
Ketua Umum FPI Sobri Lubis juga menyatakan, acara ini tidak berbau suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Menurut dia, dalam acara ini akan dinyatakan ketidaksetujuan pada penistaan agama.
"Bahwa Reuni 212 ini tidak bermotif SARA. Misal anti pada satu etnis atau agama tertentu. Tapi ini adalah aksi anti terhadap penistaan agama, agama apa pun," kata Sobri.
Sobri Lubis menambahkan, selain akan menyelenggarakan Maulid Agung Nabi besar Muhammad SAW, dalam acara nanti juga akan dilakukan pernyataan anti-penistaan agama. Menurutnya, acara juga tidak hanya untuk umat Islam saja.
Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212, Slamet Maarif mengatakan, selain akan menyelenggarakan Maulid Agung Nabi besar Muhammad SAW, kegiatan ini memiliki tiga esensi besar dan bukan sebagai bentuk unjuk rasa untuk menuntut agar Sukmawati Soekarnoputri dihukum atas dugaan penistaan agama.
Baca juga:
Ditegaskan Slamet Maarif, tiga esensi ini menjadi dasar digelarnya acara maulid agung sekaligus reuni 212. Dipastikan, tidak ada tuntutan terhadap kasus yang menimpa Sukmawati.
Namun begitu, Slamet Maarif kembali mengingatkan bahwa semua anak bangsa tidak boleh menistakan agama. Lewat reuni nanti, PA 212 tetap akan mengingatkan semua anak bangsa dan tidak membawa agenda tuntutan terhadap Sukmawati.
"Tuntutan itu bentuknya demo, kita minta ketemu, audensi, ini kan tidak. Bentuknya kita zikir, munajat kepada Allah, kemudian ada tausiah, jadi bukan tuntutan, tapi kita mengingatkan semua anak bangsa, bahwa tidak boleh anak bangsa menistakan agama," katanya.
PA 212 Mau Demo di Depan MK, Lebih dari 3 Ribu Aparat Gabungan Dikerahkan
Aksi demo itu diinisiasi Dewan Tandifidzi Nasional PA 212. Aksi itu dinamai 164 Istigasah Kubro dengan tema memohon keadilan bagi negeri.
