Massa Ojek Online Berpotensi Jadi Pion Politik?

Hingga berita ini diturunkan, baik Go-Jek maupun Grab selaku pihak operator belum memberi tanggapan terkait bagaimana relasi mereka dengan organisasi maupun komunitas mitra pengemudi masing-masing, terutama terkait bagaimana mereka melibatkan kelompok-kelompok mitra pengemudi dalam pengambilan keputusan - jika memang ada.

Sebelumnya, kekuatan massa pengemudi ojol tampak masif dan berpengaruh, ketika pada aksi unjuk rasa 27 Maret 2018 di depan Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Jokowi setuju untuk menerima lima perwakilan pengemudi ojol di Istana Merdeka.

Dalam pertemuan itu, Jokowi meminta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mengakomodasi tuntutan ojol terkait masalah tarif yang dinilai terlalu rendah.

"Bapak Presiden kaget dan memerintahkan Menteri Perhubungan segera mengatasi permasalahan," kata Rahman, salah satu perwakilan massa, usai bertemu presiden hari itu, seperti dikutip .

Rencananya, pada 15-16 Januari 2020 mendatang, Garda Indonesia akan kembali menggelar unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan Jakarta dan kompleks DPR/MPR-RI untuk menyuarakan sejumlah tuntutan, termasuk legalisasi ojol sebagai angkutan umum.

"Yang kedua, evaluasi tarif bagi ojek online di seluruh Indonesia. Yang ketiga, pembatasan atau pengaturan kuota jumlah ojol di seluruh Indonesia, jadi khusus untuk kota-kota besar yang sudah padat ojolnya agar dibatasi," kata Presidium Nasional Garda Indonesia, Igun Wicaksono.

Ia mengatakan, diperkirakan 20 ribu pengemudi ojol dari Sumatera, Jawa dan Kalimantan akan turun ke jalan pada aksi demonstrasi selama dua hari tersebut.