Kenaikan UMK Tertinggi di Jawa Tengah Dipegang Kota Tegal

VIVA – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah menetapkan Upah Minimum 35 Kabupaten/Kota (UMK) se-Jawa Tengah untuk Tahun 2020. Menurutnya, penetapan UMK tahun ini sudah 100 persen sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dan mulai berlaku pada 1 Januari mendatang.

Berdasarkan hasil sidang pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah mengenai pembahasan UMK 2020, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kemudian menetapkan UMK pada tahun depan, melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/58 Tahun 2019, yang berisi Penetapan Besaran UMK di Jawa Tengah.

Ganjar menegaskan bahwa penetapan upah telah melalui mekanisme yang ada dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upah minimum dihitung berdasarkan formula Pasal 44 Ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, sesuai dengan Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor BM 305 Tahun 2019.

Dari 35 Kabupaten/Kota, UMK tertinggi dipegang Kota Semarang sebesar Rp2.715.000, dan terendah Kabupaten Banjarnegara Rp1.748.000. Adapun kenaikan UMK tertinggi ada di Kota Tegal sebesar 9,25 persen. Sedangkan rata-rata kenaikan UMK di Jawa Tengah adalah 8,57 persen.

“Adapun dasar perhitungan kenaikan upah minimum sebesar 8,51 persen, dengan perincian inflasi nasional sebesar 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen,” kata Ganjar, lewat keterangan resminya, Jumat, 22 November 2019.

Ia juga menekankan, UMK ditetapkan hanya untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara pekerja yang sudah lebih dari satu tahun, besaran upah tidak mengacu pada UMK yang ditetapkan.

“Silakan dirundingkan secara bipartit antara pekerja atau buruh dengan pengusaha di perusahaan. Silahkan mereka mengatur besaran upahnya,” tuturnya.

Halaman Selanjutnya

Dalam penetapan UMK tersebut, Ganjar memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah serta Bupati/Wali Kota. Besaran UMK yang ditetapkan tersebut adalah murni usulan 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.