Serikat Pekerja Pertamina Tolak Ahok, Ini Alasannya
- VIVA/Foe Peace
VIVA – Nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali menjadi bahan perbincangan publik. Pasalnya, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu disebut-sebut bakal jadi Komisaris Utama di salah satu Badan Usaha Milik Negara, Pertamina.
Masuknya nama Ahok untuk menjadi Komisaris Utama Pertamina, mendapat beragam pendapat. Ada yang mendukung, namun ada juga yang merasa terganggu dan menyebut Ahok tak cocok bila menjadi bos di perusahaan pelat merah tersebut.
Informasi Ahok yang akan jadi Komisaris Utama langsung direspons oleh Serikat pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB). Presiden FSPPB, Arie Gumilar mengatakan, pihaknya akan menolak bila pemerintah mengangkat Ahok.
"Alasannya, Pertamina sangat strategis, sangat besar dan melayani kebutuhan untuk rakyat. Kami tahu track record pak Ahok selalu bikin onar. Bakal bikin kegaduhan. Bisa dibayangkan kalau pak Ahok jadi pimpinan Pertamina, dia ngomong kotor, gaduh di mana-mana," ucapnya seperti dilansir dari VIVAnews, Sabtu 16 November 2019.
Dia megatakan, pengangkatan Ahok memang benar merupakan wewenang penuh dari pemerintah. Namun, serikat pekerja Pertamina merasa perlu menyampaikan pendapat. Arie mengatakan, penolakan Ahok di serikat tersebut sudah dibahas dalam pertemuan serikat pekerja dan via komunikasi online.
"Kalau tak didengarkan pemerintah silakan saja. Namun kalau ada kejadian di kemudian hari kita sudah mengingatkan," kata dia.
Jika nantinya resmi menduduki posisi tersebut, Ahok memang akan lebih banyak berinteraksi ke direksi, dibandingkan ke Publik. Menanggapi hal tersebut, Arie mengatakan, masih banyak kandidat, khususnya yang berasal dari internal perusahaan, yang layak dijadikan calon komisaris.
"Saya pikir banyak kader yang lebih pantas. Banyak juga dari internal Pertamina dan saya rasa orang internal lebih paham masalah di Pertamina ketimbang harus diambil dari luar," lanjutnya
Penundaan Rencana Pembentukan BPI Danantara Jadi Sorotan
Danantara bertujuan untuk mengonsolidasikan dan mengelola aset negara secara lebih efektif di luar anggaran negara (APBN), guna mendukung pembiayaan pembangunan.
