Konsep Pertahanan Rakyat Semesta Menhan Prabowo Subianto Dinilai Tepat
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Konsep pertahanan rakyat semesta yang diusung Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dinilai tepat lantaran melibatkan masyarakat secara luas.
“Mungkin jika dikaitkan dengan Papua ini yang relevan. Artinya melibatkan, memberdayakan dan memperkuat rakyat. Ini salah satu konsep pertahanan rakyat semesta," kata Direktur Kajian Stratejik Universitas Indonesia, Muhammad Lutfi Zuhdi kepada VIVA, Selasa, 12 November 2019.
Lebih lanjut ia menjelaskan bedanya wajib militer dengan pertahanan rakyat semesta. Menurutnya, wajib militer ada batasan tertentu seperti usia dan masyarakat tertentu, seperti mahasiswa atau warga sipil yang dilibatkan.
Adapun pertahanan rakyat semesta melibatkan seluruh komponen. Mulai dari RT, RW, hingga perangkat sipil lainnya.
Lutfi mengatakan konsep pertahanan rakyat semesta bukan berarti melakukan mobilisasi massa seperti mau perang, akan tetapi melibatkan semua komponen masyarakat di dalam pertahanan negara.
"Tidak harus kemudian mereka dikumpulkan lalu diberangkatkan ke mana. Tidak harus begitu. Justru kita yang turun ke masyarakat. Ketika masyarakat dibangun di desa-desa maka mereka tidak perlu pergi ke mana-mana. Bangun desa sendiri. Itu berarti sudah pertahanan nasional,” jelas dia.
Ke depannya, lanjut Lutfi, tantangan pertahanan Indonesia adalah bahwa ancaman tidak ada yang dari luar melainkan dari dalam negeri. Oleh karena itu, pertahanan rakyat semesta yang terbaik untuk Indonesia adalah pertahanan ke dalam.
"Apa itu ancaman dari dalam? Kesenjangan. Entah itu kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, dan lainnya. Lalu, kesenjangan ruang sumber daya manusia (SDM). Ini juga masih banyak sekali dari kalangan masyarakat, khususnya Papua, yang masih perlu didukung untuk ditingkatkan kualitasnya. Tidak ada ancaman dari luar negeri untuk saat ini,” tegas Lutfi.
Prabowo Bantah Maafkan Koruptor: Kembalikan yang Kau Curi, Enak Aja!
Presiden Prabowo Subianto membantah bahwa dirinya memaafkan koruptor yang sudah merugikan negara dan masyarakat.
