Ada Soal Wawasan Kebangsaan di Seleksi CPNS
- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Raformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo bilang yang menjadi tantangan bangsa ini sekarang adalah paham radikalisme dan terorisme. Menurutnya, paham-paham tersebut bisa mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Karena itu, dia meminta aparatur sipil negara (ASN) harus berani melawan paham tersebut. Caranya, dengan menentukan sikap mereka.
"Seluruh ASN harus berani menentukan sikap, siapa kawan dan siapa lawan. Pada perorangan, kelompok, golongan untuk melawan radikalisme dan terorisme yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata dia di Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Senin, 4 November 2019, seperti dikutip dari VIVAnews.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga memberikan perhatian pada kemungkinan masuknya penganut paham radikalisme dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Karena itu, untuk mencegah hal tersebut, kementeriannya menggandeng sejumlah pihak, di antaranya Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan kementerian terkait.
Menurut Tjahjo, pihak yang digandeng Kemenpan-RB adalah untuk menyusun soal dalam seleksi CPNS 2019. Dalam seleksi CPNS itu, kata dia, ada soal-soal mengenai wawasan kebangsaan. Â
"Kami sudah berkoordinasi dengan BKN, Kemeristekdikti yang menyusun soalnya. Ada soal-soal mengenai wawasan kebangsaan. Kita masukan, walaupun masih skala kecil," tuturnya.
Cadar sudah dilarang
Sementara soal pelarangan cadar bagi ASN yang mengundang polemik, Tjahjo sendiri telah melarang pemakaian cadar bagi ASN di lingkungan kementerian yang dipimpinnya. Kendati demikian, dia membolehkan ASN untuk mengenakan cadar di luar lingkungan dan jam kerja.
"Kalau di saya (Kemenpan-RB) wajib jangan pakai cadar, Begitu keluar kantor mau pakai cadar silakan. Dia sebagai warga negara bebas," ucap Tjahjo.
Jadi Tersangka Korupsi, Kepala Dinas Kebudayaan Jakarta Dibebastugaskan
Pemprov Jakarta, menghormati proses hukum yang diambil oleh Kejati. Selain itu, pihak pemprov juga mendukung penuh penegakan hukum yang transparan, adil, serta sesuai UU.
