Iuran BPJS Kesehatan Naik, Pemerintah Mesti Buka-bukaan Anggaran

Petugas melayani warga yang mengurus kepesertaan BPJS Kesehatan
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

VIVA – Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, dokter Adib Khumaidi mengatakan defisit BPJS Kesehatan bisa ditanggulangi dengan dana segar dari pemerintah. Adib menuturkan, dana segar dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk dipakai oleh fasilitas layanan kesehatan di tengah defisit yang masih terjadi.

Menkes Ungkap Sudah Saatnya Iuran BPJS Kesehatan Dinaikkan

"Ini jangka pendek yang harus segera dilakukan karena kondisi dalam pelayanan rumah sakit yang harus jalankan cash flow dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Dan jadi awalan yang saya kira dalam bentuk memperbaiki pelayanan, salah satunya dalam bentuk defisit sejumlah defisit yang ada saat ini," ujar Adib dalam diskusi media di kawasan MH. Thamrin, Jakarta, Sabtu 2 November 2019.

Dengan adanya dana segar tersebut, Adib meyakini defisit mampu diatasi untuk kembali membentuk anggaran baru guna mencegah defisit di kemudian hari. Menurutnya, kenaikan iuran BPJS yang bakal diberlakukan pada Januari 2020 harus disertai perhitungan yang jelas dan detail.

Menkes Bakal Ubah Sistem Pembayaran Klaim BPJS ke RS, Ini Alasannya

"Baru setelah itu, kita proyeksikan anggaran kemudian. Kita juga lakukan penghitungan. Kalau sekarang sudah ada kenaikan iuran, kita lakukan penghitungan kembali terkait dengan manfaat," kata dia.

Adib mengatakan, proyeksi anggaran sangat penting sebagai indikator kenaikan iuran disertai manfaat yang bisa diberikan pada peserta BPJS Kesehatan. Dia berharap agar hal tersebut nantinya bisa disampaikan secara transparan pada masyarakat.

Semua RS Ditargetkan Sudah Bisa Terapkan KRIS Mulai Juni 2025

"Itu yang perlu disampaikan ke masyarakat, supaya masyarakat lebih yakin dengan kenaikan ini, karena ada perbaikan pelayanan," kata dia.

Adib berharap agar pemerintah mau merancang kembali program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara keseluruhan. Hal ini bisa menjadi rencana jangka panjang yang bisa dilakukan pemerintah.

"Terakhir, saya berharap adanya re-design dari JKN. Saya bicara revisi program JKN bukan BPJS," kata dia.

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti saat raker dengan Komisi IX DPR RI, Selasa, 11 Februari 2025.

Dirut BPJS Kesehatan Heran Ada yang Mampu Beli Rokok tapi Tak Mau Bayar Iuran BPJS

Dirut BPJS Kesehatan juga membantah BPJS Kesehatan akan bangkrut dan akan gagal bayar pada 2025.

img_title
VIVA.co.id
11 Februari 2025