Dilantik jadi Kapolri, Ini 7 Program Idham Azis
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Komjen Idham Azis resmi dilantik Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi Kapolri, menggantikan Jenderal (Purn) Tito Karnavian yang diangkat menjadi menteri dalam negeri (mendagri). Pelantikan dilakukan di Istana Negara pada Jumat, 1 November pagi tadi.
Proses Idham Azis menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara cukup lancar. Namanya dicalonkan Jokowi menjadi Kapolri dengan mengirimkan surat ke DPR RI pada Rabu, 23 Oktober 2019.
Usai menerima surat presiden mengenai pencalonan Idham Azis sebagai Kapolri, pihak DPR RI khususnya Komisi III yang telah terbentuk melakukan kunjungan ke kediaman Idham Azis pada Rabu, 30 Oktober 2019.
Kunjungan tersebut merupakan rangkaian dari uji kelaikan dan kepatutan. Dalam kunjungan tersebut, anggota Komisi III bertanya seputar kehidupan pribadi ke Idham Azis dan keluarga.
Siang hari, komisi III langsung melakukan uji kelaiakan dan kepatutan. Komisi III pun secara aklamasi menerima Idham Azis sebagai calon Kapolri.
Baca juga: Celana Cingkrang dan Cadar, DPR Minta Menag Jangan Aneh-aneh
Kamis, 31 Oktober 2019, hasil uji kelaikan dan kepatutan dibawa ke sidang paripurna. Tanpa hambatan, sidang paripurna DPR RI mengesahkan Idham Azis sebagai Kapolri.
Dalam uji kelaikan dan kepatutan, Idham Azis memaparkan tujuh program prioritas jika menjalankan tugas sebagai Kapolri. Berikut tujuh program tersebut:
Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul
Ada empat hal untuk mewujudkan program ini. Mulai dari soal rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, pembinaan karer dan peningkatan kesejahteraan.
Penataan kelembagaan
Adapun jabaran dari program ini yaitu penguatan organisasi, penataan regulasi dan perubahan kultur.
Pemantapan kamtibmas
Ada sembilan turunan dari program ini yaitu penguatan deteksi dini, penanganan konflik sosial, penanganan unjuk rasa, penanggulangan karhutla, penanganan radikalisme, pemantapan penanganan kamseltibcarlantas, peningkatan partisipasi masyarakat, pengamanan pilkada 2020 dan pengamanan PON tahun 2020 di Papua.
Penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan
Dalam program prioritas ini dijabarkan ada enam pokok yaitu penanganan kejahatan yang meresahkan masyarakat (street crime dan premanisme, penanganan kejahatan terhadap kekayaan negara (korupsi, illegal fishing, illegal mining).
Kemudian penanganan kejahatan terhadap kelompok rentan (perempuan, anak dan disabilitas), penanganan tindak pidana terorisme, penanganan tindak pidana narkoba, dan penanganan tindak pidana siber (hoaks dan ujaran kebencian).
Manajemen media
Program ini difokuskan kepada analisis intelijen manajemen media, agenda setting, menjadikan mitra strategis, mengelola isu dan komunikasi dan sinergi dengan stakeholders.
Penguatan sinergi polisional
Dalam hal ini, Idham Azis ingin meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan TNI, kementerian dan lembaga, penegak hukum lainnya, pemerintah daerah dan peningkatan korwas dengan PPNS, Polsus dan Pam Swakarsa.
Penguatan pengawasan
Dua hal yang menjadi perhatian dalam program ini yaitu peningkatan pengawasan internal dan penguatan pengawasan eksternal.
