Selain Lem Aibon, Anggaran Wow Pemprov DKI untuk Bolpoin Capai Rp124 M
- Pixabay/Steve Buissinne
VIVA – Selain anggaran lem aibon yang angkanya fantastis mencapai Rp82 miliar, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana juga menemukan kejanggalan dalam pembahasan usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 tentang pengadaan bolpoin sebesar Rp124 miliar.
“Kami menemukan adanya usulan anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur,” kata William melalui keterangan tertulisnya, Rabu, 30 Oktober 2019.
Lebih lanjut William mengatakan bahwa usulan anggaran untuk 7.313 unit komputer dengan harga Rp121 miliar di Dinas Pendidikan. Selain itu, beberapa unit server dan storage senilai Rp66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
“Itu baru sebagian saja, masih ada puluhan lainnya yang akan kami tanyakan satu-satu,” ujarnya.
Anehnya, kata dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu mengelak untuk membuka detail anggaran ketika rapat. Padahal, menurutnya, tidak perlu disembunyikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Apa yang perlu disembunyikan? Saya mau tahu yang mengusulkan siapa dan alasannya apa nilai-nilai yang diajukan fantastis sekali. Jangan sampai DPRD hanya jadi tukang stempel Gubernur DKI (Anies Baswedan),” tutur dia.
Dia pun mempertanyakan Anies yang tidak mengetahui dan memahami isi anggaran kegiatan tersebut. Harusnya, kata William, Anies menjalankan peran sebagai gubernur dan bertanggung jawab penuh supaya anggaran tepat sasaran.
“Kalau gubernur saja tidak tahu isi anggarannya, apa yang mau dibahas? Tiap kami temukan sesuatu yang janggal dan kami angkat, nanti dibilang salah input atau tidak tahu menahu lagi. Jangan-jangan ada banyak yang salah input, tapi tidak diketahui publik karena rinciannya ditutup-tutupi,” tuturnya.
Bukan cuma itu, William mengkritisi juga langkah Anies yang menutup akses website apbd.jakarta.go.id. Karena itu, dia meminta agar website tersebut dapat kembali diakses publik.
“Saya minta website apbd.jakarta.go.id yang memuat data rincian komponen usulan APBD 2020 segera dibuka lagi. Kesalahan fatal kalau gubernur mau menutup-nutupi. Kalau ada data terbaru, segera tampilkan saja. Jangan gubernur bermain opini, kami minta buka datanya,” tandasnya.
Sebelumnya, William telah mempertanyakan perencanaan anggaran di Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta sebesar RpRp82 miliar hanya untuk pengadaan lem aibon.
"Ditemukan anggaran aneh pembelian lem aibon Rp82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan. Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai 2 kaleng lem Aibon per murid setiap bulannya. Buat apa?" demikian cuitan William dalam akunnya di media sosial, Rabu, 30 Oktober 2019.
