3 Menteri Pernah Diperiksa KPK, Kabinet Jokowi Dikasih Nilai D

Uang itu diminta Akil sebagai syarat pasangan tersebut dimenangkan dalam permohonan keberatan yang diajukan calon gubernur dan wakil gubernur saat itu, Khofifah Indar Parawansa dan Herman Sumawiredja.

Zainudin mengatakan, ia menyetujui untuk mengomunikasikan permohonan itu dengan timnya, sebagaimana tercantum dalam ringkasan kasus.

Pada 2 Oktober 2013, terungkap bahwa Zainudin kembali menghubungi Akil untuk bertemu secara langsung. Akil menyetujui dengan meminta saksi untuk datang bertemu ke kediaman dinasnya.

Namun pertemuan tersebut tidak jadi dilaksakanan karena Akil terlebih dahulu ditangkap oleh petugas KPK bersama dengan Chairun Nisa, Hambit Bintih, dan Cornelis Nalau Antun terkait pengurusan permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas.

Di tahun 2014, Zainudin yang menduduki jabatan Wakil Ketua Komisi VII DPR diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Kantor kerjanya juga digeledeh oleh KPK. Meski begitu, Zainudin mengatakan tidak ada pembicaraan terkait kasus korupsi dalam pertemuannya pertemuannya dengan Jokowi (22/10).

"Ndak ada (pembahasan) itu sama sekali," ujarnya.

Ia mengatakan, setiap calon menteri diminta untuk menandatangani pakta integritas yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah terlibat kasus korupsi, tidak rangkap jabatan (non-politik), dan tidak berkewarganegaraan ganda.